CARAPANDANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengingatkan kepada seluruh pejabat publik daerah di lingkungan Pemprov Jateng agar tidak bermain-main terhadap rencana proyek pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.
"Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan, apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main. Ini bicara Merah Putih, dan kita kontribusikan untuk masyarakat, saya serius soal ini," ujarnya di Semarang, Senin (14/2).
Ganjar menyampaikan hal ini saat memimpin rapat terkait proyek pembangunan Bendungan Bener, yang diikuti oleh pimpinan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.
Dia juga meminta kepada semua pihak agar melakukan evaluasi sesuai dengan masukan yang diterima dari warga Desa Wadas. Evaluasi tersebut, lanjutnya yakni dengan mengutamakan pada tiga hal, yaitu terkait teknis proyek pembangunan Bendungan Bener, cara pendekatan, dan membuka ruang dialog.
"Saya sendiri sudah membuktikan, kemarin ke sana (Desa Wadas), sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya, cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan kecuali (jika) ada ancaman," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan telah terjalin kesepakatan sejak awal untuk tidak boleh ada kekerasan. Sehingga, kalau terjadi kekerasan seperti saat itu, maka dia akan menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi.
"Kami serahkan ke Kapolda (Jateng), monggo dievaluasi; karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi monggo Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik," katanya.
Ganjar juga meminta BPN dan BBWS untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan proyek Bendungan Bener. Salah satu persoalan tersebut ialah terkait pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang sudah setuju agar masyarakat tenang. "Yang sudah setuju, segera dibayarkan; yang belum setuju, kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pascaditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami," jelasnya.
Pemprov Jateng juga sudah siap melakukan pendampingan terhadap warga Desa Wadas yang mengalami trauma, terutama anak-anak jadi sasaran perundungan. "Kami siap bantu, semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing dan sebagainya," kata Ganjar.
"Yang ingin saya tekankan, abdikan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Buang pikiran yang kira-kira akan menyulitkan di lapangan, apakah bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jangan ada yang bermain-main. Ini bicara Merah Putih, dan kita kontribusikan untuk masyarakat, saya serius soal ini," ujarnya di Semarang, Senin (14/2).
Ganjar menyampaikan hal ini saat memimpin rapat terkait proyek pembangunan Bendungan Bener, yang diikuti oleh pimpinan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng.
Dia juga meminta kepada semua pihak agar melakukan evaluasi sesuai dengan masukan yang diterima dari warga Desa Wadas. Evaluasi tersebut, lanjutnya yakni dengan mengutamakan pada tiga hal, yaitu terkait teknis proyek pembangunan Bendungan Bener, cara pendekatan, dan membuka ruang dialog.
"Saya sendiri sudah membuktikan, kemarin ke sana (Desa Wadas), sambutan masyarakat baik. Mereka yang kontra bisa saya ajak komunikasi baik-baik. Intinya, cara pendekatannya harus smooth, tidak boleh ada kekerasan kecuali (jika) ada ancaman," katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan telah terjalin kesepakatan sejak awal untuk tidak boleh ada kekerasan. Sehingga, kalau terjadi kekerasan seperti saat itu, maka dia akan menyerahkan pada kepolisian untuk melakukan evaluasi.
"Kami serahkan ke Kapolda (Jateng), monggo dievaluasi; karena desain awal, kami sepakat tidak ada kekerasan. Bahwa kemudian di lapangan terjadi, sangat mungkin itu. Jadi monggo Kapolda melakukan evaluasi sendiri, sehingga nanti secara institusional kita bisa memberikan dukungan dengan baik," katanya.
Ganjar juga meminta BPN dan BBWS untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan proyek Bendungan Bener. Salah satu persoalan tersebut ialah terkait pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang sudah setuju agar masyarakat tenang. "Yang sudah setuju, segera dibayarkan; yang belum setuju, kita hormati dan kita ajak bicara. Bagaimana teknisnya, bagaimana kondisi pascaditambang, aspek lingkungan seperti apa dan lain sebagainya agar semua memahami," jelasnya.
Pemprov Jateng juga sudah siap melakukan pendampingan terhadap warga Desa Wadas yang mengalami trauma, terutama anak-anak jadi sasaran perundungan. "Kami siap bantu, semua OPD saya perintahkan turun. Kalau masyarakat setuju, besok langsung kita terjunkan untuk mendampingi perempuan, anak, membantu program pengentasan kemiskinan, memberikan trauma healing dan sebagainya," kata Ganjar.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
