Stop Politik Main Mata Dalam Kelola Usaha Negara!

SHARE

Istimewa


Selain jumlah kerugian yang begitu besar dan sangat fantastis tersebut, kasus perkasus selalu memiliki benang merah, yakni selalu terdapat dari direksi dan petinggi BUMN. Sebagai sebuah rentetan panjang yang banyak melibatkan Petinggi BUMN, diantaranya sebut saja kasus dugaan projek fiktif oleh lima petinggi PT. Waskita Karya (Persero) Tbk yang telah di tangani KPK, termasuk runtuhnya beberapa raksasa BUMN baru-baru ini.

Kita apresiasi betul Core Volume “AKHLAK” yang merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Loyal, Adaptif, Kolaboratif di Kementerian dan Perusahaan BUMN. Akhlak pun juga memiliki arti perilaku santun dan bisa menjadi cermin dan contoh bagi masyarakat.

Sejalan pernyataan Peneliti Pusat Kajian, Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman yang berpandangan, bahwa kultur BUMN secara umum belum banyak berubah, korupsi masih kental mewarnai, apalagi dengan sistem pengawasan yang dilihatnya masih lemah.

Memang menjadi persoalan terkait main mata diantara pejabat negara ini, sehingga untuk bisa menjadi mitra dagang BUMN saja mesti memiliki energi lebih, karena terlalu besar kosnya, dengan jumlah yang terlihat fantastis. Apalagi kentalnya kepentingan politik praktis antara lembaga monitoring dan badan usaha negara, juga berimbas pada penempatan politis untuk jabatan komisaris atau direksi BUMN.

Seharusnya memang BUMN sebagai sebuah badan usaha negara mampu mencerminkan tujuan BUMN tersebut, yaitu sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Apalagi merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan  dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Halaman : 1