"The Missing Middle" Dalam Program JKN-KIS

CARAPANDANG.COM – Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dijalankan oleh pemerintah sejak Januari 2014 tidak lama lagi memasuki usia delapan tahun.

Pada masa awal penyelenggaraan program, banyak keluhan yang disampaikan mengenai penyelenggaraan pelayanan JKN-KIS, mulai dari panjangnya antrean di fasilitas kesehatan hingga pasien yang tidak terlayani atau bahkan ditolak oleh fasilitas kesehatan.

Seiring dengan berjalannya waktu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku penyelenggara program melakukan berbagai pembenahan dalam pelayanan dan pemerintah memperbaiki regulasi mengenai pelaksanaan program asuransi kesehatan sosial tersebut.

Pelaksanaan program asuransi kesehatan sosial itu sudah membaik. Jumlah peserta program dan fasilitas kesehatan yang bermitra dengan BPJS Kesehatan semakin banyak. Kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS juga lebih baik.

Menurut data BPJS Kesehatan, saat ini peserta Program JKN-KIS jumlahnya 226,7 juta orang atau 83 persen dari total penduduk Indonesia. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan meliputi 23.219 puskesmas dan klinik serta 2.584 rumah sakit.

Tingkat kepuasan kepuasan peserta terhadap pelayanan JKN-KIS yang sebelumnya kurang dari 80 persen saat ini sudah meningkat menjadi lebih dari 81 persen.

"Kami bersyukur implementasi program JKN-KIS di Indonesia semakin baik. Peserta yang memanfaatkan pelayanan kesehatan meningkat, kepuasan peserta naik, jumlah fasilitas kesehatan yang bekerja sama juga bertambah, serta adanya terobosan inovasi teknologi yang semakin memudahkan peserta," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

BPJS Kesehatan yang sebelumnya sering mengalami defisit keuangan pada tahun 2021 tidak lagi mengalami masalah keuangan.

"Ini berkat upaya pengendalian utilisasi, penyesuaian iuran, serta kerja cerdas dan kerja keras para duta BPJS Kesehatan," kata Ghufron.

Ia mengatakan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memperbaiki layanan. Pada masa pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan berinovasi untuk memudahkan peserta mengakses pelayanan dengan menyediakan sistem antrean daring, layanan telekonsultasi, dan penyederhanaan nomor call center menjadi 165.

???????The Missing Middle

Peringatan Hari Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) Internasional pada 12 Desember mengingatkan pada pentingnya sistem kesehatan tangguh yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat dari berbagai strata sosial, sistem kesehatan yang memungkinkan setiap individu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa kendala.

Pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan cakupan kesehatan semesta dengan menjalankan Program JKN-KIS sejak 2014. Namun demikian, saat ini program asuransi kesehatan sosial tersebut belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia.

Di antara penduduk yang belum tercakup dalam Program JKN-KIS, menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, ada kelompok yang disebut The Missing Middle.

"Yaitu masyarakat yang tidak masuk PBI (penerima bantuan iuran) tapi masih merasa berat untuk membayar iuran, karena umumnya penghasilan mereka tidak pasti dan jumlahnya pas-pasan, umumnya mereka bekerja di sektor informal," kata Ghufron.

Kelompok The Missing Middle kesulitan membayar iuran JKN-KIS secara mandiri karena pendapatannya tergolong pas-pasan namun tidak masuk kategori miskin sehingga tidak mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah.

Ghufron mengemukakan bahwa keberadaan kelompok ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan target cakupan kesehatan semesta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"RPJMN menyebutkan bahwa tahun 2024 sebanyak 98 persen penduduk akan ter-cover (tercakup) atau telah menjadi peserta JKN-KIN, ini merupakan tantangan yang berat," katanya.

Tantangan lain dalam mencapai target cakupan JKN-KIS, ia melanjutkan, adalah pemahaman masyarakat dan sebagian pemangku kepentingan yang masih rendah mengenai program JKN-KIS.