Usman Hamid: Jika Wacana Tiga Periode Terjadi, Masa Demokrasi Di Indonesia Berakhir

SHARE

Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute, Usman Hamid


CARAPANDANG.COM - Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute, Usman Hamid meminta agar wacana jabatan presiden diubah menjadi tiga periode untuk segera dihentikan. Pasalnya wacana ini sangat mencederai demokrasi. 

"Jabatan Presiden tiga periode mencederai demikrasi dan menghianati cita-cita Reformasi 1998," katanya dalam dalam siaran pers yang diterima, Kamis (18/3).

Dia mengatakan pembatasan masa jabatan Presiden dua periode ini sudah menjadi pilihan bersama  dalam berbangsa dan bernegara. Maka itu, dia tegas meminta jangan lagi ada wacana mengubah wacana masa jabatan Presiden dari dua periode menjadi tiga periode. 

Hamid mengatakan, apalagi wacana ini berkembang saat demokrasi sedang mengalami kemunduran. Dia menjelaskan, setidaknya ada tiga tahap dalam proses kemunduran demokrasi, dan saat ini sudah masuk tahap regresi pertama,  yaitu berkurangnya kualitas kebebasan berpendapat dan ruang publik untuk kritik dan protes.

“Sulit pula dipungkiri bahwa kita sudah masuk ke tahap regresi kedua yaitu melemahnya oposisi partai-partai politik," ujarnya.

Dia menjelaskan Prabowo, Sandiaga dan Gerindra sebagai pihak yang kalah dalam Pemilu dan seharusnya menjadi oposisi justru merapat ke Istana. Ditambah lagi Partai Demokrat tengah dalam kemelut.

Usman yang juga Direktur Amnesty International Indonesia menjelaskan melemahnya oposisi dan wacana tiga periode hanya membawa Indonesia ke arah absolutisme kekuasaan. Jika wacana tiga periode itu benar-benar terjadi, kata dia, maka mutu pemilihan umum terancam di ujung tanduk. Bahkan, menurut dia, hal itu bisa mengakhiri masa demokrasi di Indonesia.

"Tinggalkan wacana itu agar sirkulasi kepemimpinan nasional berlangsung sehat," ucap Usman.

Usman mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan menolak dengan tegas wacana jabatan presiden menjadi tiga periode. Dia pun meminta komitmen presiden atas sikap penolakannya tersebut.

“Kami juga mendesak para politisi untuk tidak mewacanakan hal tersebut dan fokus pada penanganan pandemik demi kesehatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi warga  masyarakat," jelasnya.
Â