Wahyu Purnama Pimpin Bank Indonesia Perwakilan Sumbar

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG.COM - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara melantik Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat yang baru Wahyu Purnama A di Padang, Jumat.

Wahyu menggantikan Endy Dwi Tjahjono yang dipromosikan menjadi Kepala Grup di Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia.

"Saya berpesan kepada Kepala BI Perwakilan Sumbar yang baru untuk  terus bekerja sama dan membantu pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi dan mengembangkan ekonomi daerah," kata Mirza usai upacara dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BI Sumbar.

Ia menyampaikan sebelumnya Sumatera Barat dan Kota Padang mendapatkan penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terbaik di Sumatera dan hal ini harus terus dipertahankan.

Sementara itu Kepala BI Perwakilan Sumbar Wahyu Purnama mengatakan, akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga inflasi di Sumbar.
Inflasi penting dikendalikan supaya harga tetap terjangku dan masyarakat miskin tidak bertambah.

Ia juga memastikan akan menjaga sistem pembayaran dengan penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak. "Saya juga fokus melakukan pengembangan ekonomi syariah dan usaha mikro kecil dan menengah," kata dia.

Wahyu mengaku bersyukur diberi kesempatan untuk berkarya di Ranah Minang yang merupakan tanah kelahirannya. "Saya sekolah SD sampai SMA di Payakumbuh dan kuliah di Universitas Andalas," kata dia.

Wahyu mulai berkarir di Bank Indonesia  pada 1995 dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi di Jambi, Deputi Kepala BI Bengkulu, dan Kepala BI Gorontalo.

Sementara itu mantan Kepala BI perwakilan Sumbar Endy Dwi Tjahjono mengatakan, salah satu yang perlu dipertahankan adalah perdagangan antardaerah untuk menjaga inflasi.

"Dengan adanya perdagangan antara kabupaten dan kota, inflasi bisa dikendalikan karena produksi dari satu daerah bisa disebar secara merata sehingga perbedaan harga kian menipis dan petani akan diuntungkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan adalah peta jalan pengendalian inflasi 2019 -2023 yang baru saja rampung yang harus diikuti oleh kabupaten dan kota mengacu kepada provinsi dan harus konsisten dilaksanakan