CARAPANDANG -Â Sejak Februari 2022, Ukraina telah menghadapi invasi besar-besaran Rusia yang mengakibatkan wilayah timurnya diduduki. Konflik tersebut memicu darurat militer di Ukraina yang menunda sementara pesta demokrasi alias pemilihan presiden (Pilpres) di negara ini.
Namun meski masyarakat Ukraina telah menyatakan dukungan luas terhadap penundaan tersebut, beberapa politisi - baik dalam maupun luar negeri - mempertanyakan apakah hal tersebut bertentangan dengan cita-cita demokrasi negara tersebut.
Bahkan anggota pemerintahan Zelensky sendiri telah mengisyaratkan keterbukaan terhadap kemungkinan diadakannya pemungutan suara.
"Kami tidak akan menutup kemungkinan (Pemilu) ini," kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba pada Konferensi Kebijakan Dunia tahunan bulan lalu.
"Presiden Ukraina sedang mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai pro dan kontra," tambahnya dikutip dari Al Jazeera.
Namun, Institut Sosiologi Internasional Kyiv (KIIS) mengadakan jajak pendapat nasional pada bulan Oktober, delapan dari 10 responden mengatakan pemilihan presiden dan parlemen harus ditunda sampai perang selesai.
Pada bulan yang sama, survei yang dilakukan oleh International Republican Institute (IRI) menguatkan opini publik yang luas. Hanya dua dari 10 responden yang meyakini pemilihan presiden harus diadakan di masa perang.
Kelompok masyarakat sipil juga mendukung pandangan tersebut. Pada bulan September, 100 organisasi non-pemerintah, baik Ukraina maupun multinasional, menandatangani pernyataan menentang penyelenggaraan Pemilu pada masa perang.
Laporan tersebut menyebutkan tantangan-tantangan yang ada, termasuk ketidakmungkinan memastikan partisipasi penuh militer dan pemilih di luar negeri. Diperkirakan 6,3 juta warga Ukraina saat ini menjadi pengungsi. Lima juta lainnya menjadi pengungsi internal.
Pernyataan tersebut juga mencatat kemungkinan "kurangnya persaingan politik", mengingat hak dan kebebasan dipersempit di bawah darurat militer.
Ada juga kekhawatiran praktis lainnya. Rusia meluncurkan drone ke kota-kota Ukraina hampir setiap hari dan dapat menargetkan tempat pemungutan suara.
Dua pertiga warga Ukraina juga percaya bahwa sistem pemungutan suara elektronik di negaranya rentan terhadap peretasan oleh agen Rusia, menurut jajak pendapat KIIS.
Bulan lalu, semua partai di parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, sepakat untuk menunda pemilu hingga perang usai. Lalu, mengapa beberapa anggota pemerintah Ukraina bimbang?
"Salah satu alasannya mungkin karena propaganda Rusia, kata Maxim Alyukov," seorang peneliti yang berspesialisasi dalam media dan komunikasi politik di Universitas Manchester dan King's College London.
"Keputusan untuk tidak mengadakan pemilu dibingkai sebagai demonstrasi sifat non-demokratis Ukraina dan kurangnya legitimasi Zelenskyy," kata Alyukov kepada Al Jazeera.
Alyukov mengatakan beberapa berita di media pemerintah mengklaim bahwa jika pemilu diadakan, Zelenskyy akan kehilangan legitimasi karena lawannya akan meminta pertanggungjawabannya, yang menunjukkan bahwa ia sangat korup dan tidak mampu mengelola negara secara efisien.
Namun, Rusia mempunyai insentif yang kuat untuk mempertanyakan kredibilitas demokrasi Ukraina. Narasi semacam itu dapat membantu mengisolasi Ukraina dari sekutu-sekutu Baratnya.
Ukraina sudah melakukan reformasi untuk mendorong transparansi dan supremasi hukum, agar memenuhi syarat untuk mendapatkan status kandidat di Uni Eropa.
Alasan lain soal keberlanjutan Pemilu mungkin adalah tekanan dari anggota parlemen konservatif di Amerika Serikat. Senator AS dari Carolina Selatan Lindsey Graham, khususnya, secara terbuka mendorong diadakannya pemilu setelah bertemu dengan Zelenskyy di Kyiv pada Agustus lalu.
"Saya tidak bisa memikirkan simbol yang lebih baik bagi Ukraina selain menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil selama perang," kata Graham dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut. "Pemilu tidak hanya dilihat sebagai tindakan pembangkangan terhadap invasi Rusia, namun juga merupakan bentuk demokrasi dan kebebasan." dilansir cnbcindonesia.com
Namun meski masyarakat Ukraina telah menyatakan dukungan luas terhadap penundaan tersebut, beberapa politisi - baik dalam maupun luar negeri - mempertanyakan apakah hal tersebut bertentangan dengan cita-cita demokrasi negara tersebut.
Bahkan anggota pemerintahan Zelensky sendiri telah mengisyaratkan keterbukaan terhadap kemungkinan diadakannya pemungutan suara.
"Kami tidak akan menutup kemungkinan (Pemilu) ini," kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba pada Konferensi Kebijakan Dunia tahunan bulan lalu.
"Presiden Ukraina sedang mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai pro dan kontra," tambahnya dikutip dari Al Jazeera.
Namun, Institut Sosiologi Internasional Kyiv (KIIS) mengadakan jajak pendapat nasional pada bulan Oktober, delapan dari 10 responden mengatakan pemilihan presiden dan parlemen harus ditunda sampai perang selesai.
Pada bulan yang sama, survei yang dilakukan oleh International Republican Institute (IRI) menguatkan opini publik yang luas. Hanya dua dari 10 responden yang meyakini pemilihan presiden harus diadakan di masa perang.
Kelompok masyarakat sipil juga mendukung pandangan tersebut. Pada bulan September, 100 organisasi non-pemerintah, baik Ukraina maupun multinasional, menandatangani pernyataan menentang penyelenggaraan Pemilu pada masa perang.
Laporan tersebut menyebutkan tantangan-tantangan yang ada, termasuk ketidakmungkinan memastikan partisipasi penuh militer dan pemilih di luar negeri. Diperkirakan 6,3 juta warga Ukraina saat ini menjadi pengungsi. Lima juta lainnya menjadi pengungsi internal.
Pernyataan tersebut juga mencatat kemungkinan "kurangnya persaingan politik", mengingat hak dan kebebasan dipersempit di bawah darurat militer.
Ada juga kekhawatiran praktis lainnya. Rusia meluncurkan drone ke kota-kota Ukraina hampir setiap hari dan dapat menargetkan tempat pemungutan suara.
Dua pertiga warga Ukraina juga percaya bahwa sistem pemungutan suara elektronik di negaranya rentan terhadap peretasan oleh agen Rusia, menurut jajak pendapat KIIS.
Bulan lalu, semua partai di parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, sepakat untuk menunda pemilu hingga perang usai. Lalu, mengapa beberapa anggota pemerintah Ukraina bimbang?
"Salah satu alasannya mungkin karena propaganda Rusia, kata Maxim Alyukov," seorang peneliti yang berspesialisasi dalam media dan komunikasi politik di Universitas Manchester dan King's College London.
"Keputusan untuk tidak mengadakan pemilu dibingkai sebagai demonstrasi sifat non-demokratis Ukraina dan kurangnya legitimasi Zelenskyy," kata Alyukov kepada Al Jazeera.
Alyukov mengatakan beberapa berita di media pemerintah mengklaim bahwa jika pemilu diadakan, Zelenskyy akan kehilangan legitimasi karena lawannya akan meminta pertanggungjawabannya, yang menunjukkan bahwa ia sangat korup dan tidak mampu mengelola negara secara efisien.
Namun, Rusia mempunyai insentif yang kuat untuk mempertanyakan kredibilitas demokrasi Ukraina. Narasi semacam itu dapat membantu mengisolasi Ukraina dari sekutu-sekutu Baratnya.
Ukraina sudah melakukan reformasi untuk mendorong transparansi dan supremasi hukum, agar memenuhi syarat untuk mendapatkan status kandidat di Uni Eropa.
Alasan lain soal keberlanjutan Pemilu mungkin adalah tekanan dari anggota parlemen konservatif di Amerika Serikat. Senator AS dari Carolina Selatan Lindsey Graham, khususnya, secara terbuka mendorong diadakannya pemilu setelah bertemu dengan Zelenskyy di Kyiv pada Agustus lalu.
"Saya tidak bisa memikirkan simbol yang lebih baik bagi Ukraina selain menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil selama perang," kata Graham dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut. "Pemilu tidak hanya dilihat sebagai tindakan pembangkangan terhadap invasi Rusia, namun juga merupakan bentuk demokrasi dan kebebasan." dilansir cnbcindonesia.com
.jpg "Dubai Diterjang Banjir Akibat Hujan Badai")
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Red Spark Umumkan Perpanjang Kontrak Megawati")