CARAPANDANG.COM - Pengamat intelijen dan keamanan dari UIN Syarif Hidayatullah, Robi Sugara menduga ada andil Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di balik gerakan tagar #2019GantiPresiden.
Melansir dari RMOL.co, Robi, yang juga Direktur Direktur Indonesian Muslim Crisis Center ini menjelaskan bahwa dalam konflik Suriah, aktivis Hizbut Tahrir terlibat dalam konflik bersenjata, yang bahkan melibatkan aktivis Hizbut Tahrir dari Indonesia. Aktivis Hizbut Tahrir bergabung dalam kelompok bersenjata Ahrar Syam dan Jabhah An-Nusrah untuk melawan rezim Assad dan ISIS.
"Tapi di antara mereka juga ada yang kemudian bergabung dengan ISIS," kata Robi mengutip dari RMOL.co, Jumat (7/9/2018).
Dengan benturan di tengah masyarakat, HTI bisa mengkonsolidasikan kader, kata Robi. Kemudian, bila gerakan ini sukses, maka akan melanjutkan dengan terus mengkampanyekan bahwa perubahan di Indonesia tidak akan tercapai kecuali dengan perrubahan sistem pemerintahan.
Robi mengingatkan, HTI adalah gerakan transnasional yang sudah dilarang di semua negara-negara Muslim di dunia kecuali di negara liberal seperti Inggris. Organisasi ini dilarang karena akan memunculkan konflik horizontal sesama anak bangsa Indonesia yang beragama suku, bahasa, agama, dan budaya. HTI ini memanfaatkan kata khilafah sebagai tameng gerakannya.
"Dalam taktik yang sering digunakan kelompok esktermisme adalah taktik ini dinamakan religious shield. Ketika orang Islam kontra terhadap gagasannya menegakkan khilafah disebut sebagai anti-Islam. Padahal penegakan khilafah dalam literatur Islam adalah bagian dari sejarah, bukan syariat," tegas Robi.
Robi juga mencatat bahwa secara genealogis, HTI adalah kelompok yang berasal dari ideologi Ikhwanul Muslimin. Ideologi ini telah menjadi patron dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Tapi bedanya, HTI anti-Pancasila dan demokrasi, sementara PKS masuk dulu dalam sistem demokrasi dan setelah menguasai, maka sistemnya diganti sebagaimana kejadian di Mesir pada 2013.
"Jadi HTI mengharamkan demokrasi. Oleh karena itu, ikut serta dalam pemilihan umum dengan mencoblos calon legislatif atau presiden, tidak pernah dilakukan oleh kader HTI. Bukan golput karena sikap politik, tapi ikut serta dalam pemilihan umum adalah haram," jelas Robi.
Sumber : RMOL.co
Melansir dari RMOL.co, Robi, yang juga Direktur Direktur Indonesian Muslim Crisis Center ini menjelaskan bahwa dalam konflik Suriah, aktivis Hizbut Tahrir terlibat dalam konflik bersenjata, yang bahkan melibatkan aktivis Hizbut Tahrir dari Indonesia. Aktivis Hizbut Tahrir bergabung dalam kelompok bersenjata Ahrar Syam dan Jabhah An-Nusrah untuk melawan rezim Assad dan ISIS.
"Tapi di antara mereka juga ada yang kemudian bergabung dengan ISIS," kata Robi mengutip dari RMOL.co, Jumat (7/9/2018).
Dengan benturan di tengah masyarakat, HTI bisa mengkonsolidasikan kader, kata Robi. Kemudian, bila gerakan ini sukses, maka akan melanjutkan dengan terus mengkampanyekan bahwa perubahan di Indonesia tidak akan tercapai kecuali dengan perrubahan sistem pemerintahan.
Robi mengingatkan, HTI adalah gerakan transnasional yang sudah dilarang di semua negara-negara Muslim di dunia kecuali di negara liberal seperti Inggris. Organisasi ini dilarang karena akan memunculkan konflik horizontal sesama anak bangsa Indonesia yang beragama suku, bahasa, agama, dan budaya. HTI ini memanfaatkan kata khilafah sebagai tameng gerakannya.
"Dalam taktik yang sering digunakan kelompok esktermisme adalah taktik ini dinamakan religious shield. Ketika orang Islam kontra terhadap gagasannya menegakkan khilafah disebut sebagai anti-Islam. Padahal penegakan khilafah dalam literatur Islam adalah bagian dari sejarah, bukan syariat," tegas Robi.
Robi juga mencatat bahwa secara genealogis, HTI adalah kelompok yang berasal dari ideologi Ikhwanul Muslimin. Ideologi ini telah menjadi patron dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Tapi bedanya, HTI anti-Pancasila dan demokrasi, sementara PKS masuk dulu dalam sistem demokrasi dan setelah menguasai, maka sistemnya diganti sebagaimana kejadian di Mesir pada 2013.
"Jadi HTI mengharamkan demokrasi. Oleh karena itu, ikut serta dalam pemilihan umum dengan mencoblos calon legislatif atau presiden, tidak pernah dilakukan oleh kader HTI. Bukan golput karena sikap politik, tapi ikut serta dalam pemilihan umum adalah haram," jelas Robi.
Sumber : RMOL.co
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
