Pernyataan Gubernur Waterpauw itu mendapat dukungan dan sambutan luas dari warga Kabupaten Sorong, sebab rapat kerja itu juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah itu.
"Kalau ada acara-acara seperti ini, harus ada pisang, singkong, paetatas, keladi, jagung, yang memang produk lokal. Tentu yang akan menikmati pendapatannya yaitu Mama-mama Papua, para petani dan nelayan kita," ujar Waterpauw.
Berdasarkan hasil rapat Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan dengan jajaran Pemprov Papua Barat di Manokwari, Senin (29/8) diketahui bahwa penyerapan APBD di Papua Barat hingga kini masih rendah, yakni masih bawah 40 persen.
"Kalau serapan APBD masih rendah bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang terpuruk dua tahun terakhir," kata Panjaitan usai rapat asistensi serapan anggaran di wilayah Papua Barat.
Dia mencontohkan untuk Provinsi Papua Barat saja penyerapan APBD 2022 baru mencapai 34,24 persen atau terealisasi Rp2,32 triliun dari total anggaran sebesar Rp6,77 triliun.
Melalui asistensi yang dilakukan Kemendagri, diharapkan para inspektorat bisa mengawasi dan mendorong penyerapan anggaran di daerahnya masing-masing.
Setiap daerah terutama kuasa pengguna anggaran, diminta membuat peta pencairan anggaran sehingga memiliki acuan untuk pelaksanaan pembayaran sesuai dengan mekanisme keuangan.
Halaman : 1
"Kalau ada acara-acara seperti ini, harus ada pisang, singkong, paetatas, keladi, jagung, yang memang produk lokal. Tentu yang akan menikmati pendapatannya yaitu Mama-mama Papua, para petani dan nelayan kita," ujar Waterpauw.
Berdasarkan hasil rapat Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan dengan jajaran Pemprov Papua Barat di Manokwari, Senin (29/8) diketahui bahwa penyerapan APBD di Papua Barat hingga kini masih rendah, yakni masih bawah 40 persen.
"Kalau serapan APBD masih rendah bagaimana kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang terpuruk dua tahun terakhir," kata Panjaitan usai rapat asistensi serapan anggaran di wilayah Papua Barat.
Dia mencontohkan untuk Provinsi Papua Barat saja penyerapan APBD 2022 baru mencapai 34,24 persen atau terealisasi Rp2,32 triliun dari total anggaran sebesar Rp6,77 triliun.
Melalui asistensi yang dilakukan Kemendagri, diharapkan para inspektorat bisa mengawasi dan mendorong penyerapan anggaran di daerahnya masing-masing.
Setiap daerah terutama kuasa pengguna anggaran, diminta membuat peta pencairan anggaran sehingga memiliki acuan untuk pelaksanaan pembayaran sesuai dengan mekanisme keuangan.
