.jpg "Agar Bumi Tak Semakin Panas")
Sebagai informasi berkaitan dengan pasar karbon, Indonesia kini telah resmi memiliki bursa karbon. Berdirinya institusi perdagangan karbon itu terealisasi setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan izin usaha penyelenggara Bursa Karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (18/9/2023).
Berdirinya lembaga perdagangan karbon dengan nama bursa karbon Indonesia ini menasbihkan negara ini sebagai salah satu pionir yang memiliki komitmen mengurangi emisi rumah kaca. Dalam konteks perdagangan karbon, beberapa negara dunia telah memulainya. Uni Eropa misalnya, beberapa negara anggotanya telah menginisiasinya, seperti Swiss (2008). Demikian pula Australia (2016), Kanada (2019), serta Tiongkok dan Meksiko (2021)
Khusus soal izin usaha Bursa Karbon ke BEI, izin itu dikeluarkan oleh Surat Keputusan OJK nomor KEP-77/D.04/2023 tertanggal 18 September 2023. Pemberia?n izin usaha ke BEI tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan OJK. Adapun pemberian izin usaha kepada BEI s?ebagai Penyelenggara Bursa Karbon didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
Khusus kinerja penurunan emisi selama periode 2022, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi menambahkan, sektor energi berkontribusi sebesar 91,5 juta ton CO2.
Menurut Yudo, kontribusi sebesar itu dilakukan dengan usaha yang telah dilakukan melalui aksi efisiensi energi, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penggunaan bahan bakar rendah karbon, serta penggunaan teknologi pembangkit yang lebih bersih.
Adapun, realisasi penurunan emisi GRK sektor energi, dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, yaitu pada 2019 realisasi penurunan emisi 54,8 juta ton CO2 dari target 51 juta ton CO2.
Selanjutnya pada 2020, dari target 58 juta ton CO2, realisasi 64,4 juta ton CO2. Kemudian pada 2021, target 67 juta ton CO2 sementara realisasi 70 juta ton CO2. Terakhir, pada 2022, target penurunan emisi sebesar 91 juta ton CO2 dengan realisasi 91,5 juta ton CO2.
Lebih lanjut, Yudo menyebutkan bahwa sejalan dengan komitmen dan ambisi dalam menurunkan GRK, Indonesia juga menargetkan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk mencapai hal tersebut, Yudo menyebut bahwa perlu dukungan dari komunitas global dalam dua hal. Pertama ialah pendanaan, karena untuk melakukan transisi energi sangat memerlukan pendanaan yang sangat besar.
“Selanjutnya adalah teknologi, kita membutuhkan teknologi yang baru, yang lebih efisien, lebih produktif, karena kita juga masih negara berkembang, sehingga diperlukan teknologi yang affordable juga,” ujarnya. dilansir indonesia.go.id
Halaman : 1
Berdirinya lembaga perdagangan karbon dengan nama bursa karbon Indonesia ini menasbihkan negara ini sebagai salah satu pionir yang memiliki komitmen mengurangi emisi rumah kaca. Dalam konteks perdagangan karbon, beberapa negara dunia telah memulainya. Uni Eropa misalnya, beberapa negara anggotanya telah menginisiasinya, seperti Swiss (2008). Demikian pula Australia (2016), Kanada (2019), serta Tiongkok dan Meksiko (2021)
Khusus soal izin usaha Bursa Karbon ke BEI, izin itu dikeluarkan oleh Surat Keputusan OJK nomor KEP-77/D.04/2023 tertanggal 18 September 2023. Pemberia?n izin usaha ke BEI tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan OJK. Adapun pemberian izin usaha kepada BEI s?ebagai Penyelenggara Bursa Karbon didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
Khusus kinerja penurunan emisi selama periode 2022, Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi menambahkan, sektor energi berkontribusi sebesar 91,5 juta ton CO2.
Menurut Yudo, kontribusi sebesar itu dilakukan dengan usaha yang telah dilakukan melalui aksi efisiensi energi, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penggunaan bahan bakar rendah karbon, serta penggunaan teknologi pembangkit yang lebih bersih.
Adapun, realisasi penurunan emisi GRK sektor energi, dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, yaitu pada 2019 realisasi penurunan emisi 54,8 juta ton CO2 dari target 51 juta ton CO2.
Selanjutnya pada 2020, dari target 58 juta ton CO2, realisasi 64,4 juta ton CO2. Kemudian pada 2021, target 67 juta ton CO2 sementara realisasi 70 juta ton CO2. Terakhir, pada 2022, target penurunan emisi sebesar 91 juta ton CO2 dengan realisasi 91,5 juta ton CO2.
Lebih lanjut, Yudo menyebutkan bahwa sejalan dengan komitmen dan ambisi dalam menurunkan GRK, Indonesia juga menargetkan untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk mencapai hal tersebut, Yudo menyebut bahwa perlu dukungan dari komunitas global dalam dua hal. Pertama ialah pendanaan, karena untuk melakukan transisi energi sangat memerlukan pendanaan yang sangat besar.
“Selanjutnya adalah teknologi, kita membutuhkan teknologi yang baru, yang lebih efisien, lebih produktif, karena kita juga masih negara berkembang, sehingga diperlukan teknologi yang affordable juga,” ujarnya. dilansir indonesia.go.id
