Ketua KADIN, Arsjad Rasjid, mengatakan MoU tersebut akan membuka jalan bagi sektor swasta untuk lebih berperan dalam mendukung pemerintah Indonesia mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang tertuang dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
"Kolaborasi ini berpotensi meningkatkan ekosistem yang dibutuhkan untuk agenda pembangunan yang inklusif dan hijau karena kita akan dapat mengakses dan menghasilkan pengetahuan dan praktik terbaik yang sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan," ujar Rasjid.
MoU ini akan memastikan kedua entitas mendorong kontribusi sektor swasta yang lebih kuat terhadap SDGs dalam inisiatif utama seperti memfasilitasi investasi hijau pada transisi sektor swasta menuju energi bersih; mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menjadi lebih tahan terhadap guncangan dan bencana sosial dan ekonomi di masa depan.
Lebih lanjut, mengadvokasi praktik hak asasi manusia dalam operasi bisnis, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ESG (Environmental Social Governance/Tata Kelola Sosial Lingkungan Hidup); meningkatkan jaringan investor sosial dan berbagi pengetahuan melalui platform kerjasama multi-nasional regional yang ada seperti Forum Negara Kepulauan dan Pulau atau Archipelagic & Island States Forum (AIS Forum); dan mengembangkan skema pembiayaan inovatif seperti blended finance dan impact investment antara lain untuk mempercepat pencapaian SDGs dengan sektor swasta.
Halaman : 1
"Kolaborasi ini berpotensi meningkatkan ekosistem yang dibutuhkan untuk agenda pembangunan yang inklusif dan hijau karena kita akan dapat mengakses dan menghasilkan pengetahuan dan praktik terbaik yang sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan," ujar Rasjid.
MoU ini akan memastikan kedua entitas mendorong kontribusi sektor swasta yang lebih kuat terhadap SDGs dalam inisiatif utama seperti memfasilitasi investasi hijau pada transisi sektor swasta menuju energi bersih; mendukung usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menjadi lebih tahan terhadap guncangan dan bencana sosial dan ekonomi di masa depan.
Lebih lanjut, mengadvokasi praktik hak asasi manusia dalam operasi bisnis, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ESG (Environmental Social Governance/Tata Kelola Sosial Lingkungan Hidup); meningkatkan jaringan investor sosial dan berbagi pengetahuan melalui platform kerjasama multi-nasional regional yang ada seperti Forum Negara Kepulauan dan Pulau atau Archipelagic & Island States Forum (AIS Forum); dan mengembangkan skema pembiayaan inovatif seperti blended finance dan impact investment antara lain untuk mempercepat pencapaian SDGs dengan sektor swasta.
