Mendag lepas tangan
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam menyikapi persoalan minyak goreng ini sangat lamban. Bahkan, publik menilai dia terkesan lepas tangan.
Bukan bekerja keras dan serius mengatasi persoalan minyak goreng, justru dia mengeluarkan pernyataan yang sungguh menyakiti masyarakat Indonesia. Di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan minyak goreng, bukannya empati malah dia menyalahkan masyarakat dengan menuding masyarakat lah menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng, karena melakukan penimbunan dan panic buying.
Sikap lepas tangan yang lain, Mendag juga menuding mafia dan spekulan lah yang membuat kelangkaan minyak goreng. Dan dia pun mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Yakni meminta maaf karena tidak mampu melawan mereka.
Ini sungguh tidak pantas disampaikan oleh pejabat negara sekelas menteri. Masa pemerintah sebagai representasi negara malah takut kepada mafia. Seharusnya Mendag berani melawan karena negara memiliki segala perangkat untuk melawannya. Bukan malah lepas tangan dan menjadi pengecut.
Sikap pengecut ini sungguh merugikan pemerintahan Jokowi. Publik akan semakin yakin pemerintah memang tunduk kepada mafia. Ini sungguh berbahaya, negara ini bisa dikendalikan oleh mafia.
Seharusnya, Mendag membuktikan ucapannya sehingga negara ini tidak dikendalikan oleh para mafia. Misalnya dengan membawanya ke ranah hukum jika memang ditemukan unsur pidana atau dugaan karte. Gali akar masalahnya, setelah itu segera temukan solusi supaya tata niaga minyak goreng di masa mendatang bisa lebih berpihak kepada rakyat.
Sebanarnya jika pemerintah serius bekerja persoalan minyak goreng tidak berlarut larut seperti ini. Indonesia memiliki bahan minyak goreng melimpah. Tinggal bagaimana pemerintah mengatur produksi dan distribusinya secara merata. Jika ini dilakukan dengan tepat maka tidak ada kelangkaan minyak goreng di pasaran, dan harganya juga tidak akan melambung tinggi seperti saat ini.
Seharusnya para elit bangsa ini memikirkan hal-hal seperti ini secara serius, sebab ini menyangkut dengan ketahanan pangan bangsa ini. Bukan malah sibuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, mewacanakan pengunduran pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebab, hal ini sudah jelas diatur dalam konstitusi, masa jabatan presiden hanya lima tahun, tidak perlu diperdebatkan lagi. Tidak perlu mencari-cari alasan untuk memperpanjang waktunya. Ini sungguh tidak sensitif, di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan minyak goreng dan harganya juga melambung tinggi.
Halaman : 1
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dalam menyikapi persoalan minyak goreng ini sangat lamban. Bahkan, publik menilai dia terkesan lepas tangan.
Bukan bekerja keras dan serius mengatasi persoalan minyak goreng, justru dia mengeluarkan pernyataan yang sungguh menyakiti masyarakat Indonesia. Di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan minyak goreng, bukannya empati malah dia menyalahkan masyarakat dengan menuding masyarakat lah menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng, karena melakukan penimbunan dan panic buying.
Sikap lepas tangan yang lain, Mendag juga menuding mafia dan spekulan lah yang membuat kelangkaan minyak goreng. Dan dia pun mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Yakni meminta maaf karena tidak mampu melawan mereka.
Ini sungguh tidak pantas disampaikan oleh pejabat negara sekelas menteri. Masa pemerintah sebagai representasi negara malah takut kepada mafia. Seharusnya Mendag berani melawan karena negara memiliki segala perangkat untuk melawannya. Bukan malah lepas tangan dan menjadi pengecut.
Sikap pengecut ini sungguh merugikan pemerintahan Jokowi. Publik akan semakin yakin pemerintah memang tunduk kepada mafia. Ini sungguh berbahaya, negara ini bisa dikendalikan oleh mafia.
Seharusnya, Mendag membuktikan ucapannya sehingga negara ini tidak dikendalikan oleh para mafia. Misalnya dengan membawanya ke ranah hukum jika memang ditemukan unsur pidana atau dugaan karte. Gali akar masalahnya, setelah itu segera temukan solusi supaya tata niaga minyak goreng di masa mendatang bisa lebih berpihak kepada rakyat.
Sebanarnya jika pemerintah serius bekerja persoalan minyak goreng tidak berlarut larut seperti ini. Indonesia memiliki bahan minyak goreng melimpah. Tinggal bagaimana pemerintah mengatur produksi dan distribusinya secara merata. Jika ini dilakukan dengan tepat maka tidak ada kelangkaan minyak goreng di pasaran, dan harganya juga tidak akan melambung tinggi seperti saat ini.
Seharusnya para elit bangsa ini memikirkan hal-hal seperti ini secara serius, sebab ini menyangkut dengan ketahanan pangan bangsa ini. Bukan malah sibuk membicarakan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya, mewacanakan pengunduran pelaksanaan Pemilu 2024.
Sebab, hal ini sudah jelas diatur dalam konstitusi, masa jabatan presiden hanya lima tahun, tidak perlu diperdebatkan lagi. Tidak perlu mencari-cari alasan untuk memperpanjang waktunya. Ini sungguh tidak sensitif, di tengah kesulitan masyarakat mendapatkan minyak goreng dan harganya juga melambung tinggi.
