CARAPANDANG.COM - Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Subandi mengatakan perspektif gender sudah diupayakan dalam perencanaan pembangunan.
"Namun dalam pelaksanaannya, masih ada pengambil kebijakan yang kurang memahami perspektif gender," katanya dalam konferensi nasional yang diadakan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) di Jakarta, Rabu.
Subandi mencontohkan di bidang pemberdayaan ekonomi. Ketika perempuan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM) ingin mengajukan pinjaman modal harus mendapat persetujuan berupa tanda tangan suami. Padahal, hal sebaliknya tidak terjadi bila laki-laki yang mengajukan pinjaman modal.
Hal itu menjadi salah satu tantangan pemberdayaan ekonomi perempuan. Padahal, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah, bahkan beberapa usaha besar, digerakkan oleh para perempuan.
"Banyak usaha yang maju digerakkan oleh perempuan. Seharusnya ada kesempatan yang sama bagi mereka saat mengajukan pinjaman modal," katanya.
Ia mengatakan diperlukan panduan agar perspektif gender dipahami oleh para pengambil kebijakan. Bappenas sudah mengupayakan panduan tersebut, meskipun pelaksanaan di lapangan masih banyak tantangan.
Subandi menjadi salah satu narasumber unjuk bincang dalam Konferensi Nasional "Sinergi Multipihak untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" yang diadakan MAMPU di Jakarta.
Selain Subandi, narasumber dalam unjuk bincang itu adalah anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, aktivis dan politikus Eva Sundari, peneliti Pusat Studi Gender Universitas Airlangga (Unair) Prof Emy Susanti, Presiden Direktur L'Oreal Indonesia Umesh Phadke, pegiat Kapal Perempuan Misiyah, dan wartawan senior Kompas Sonya Hellen Sinombor.
"Namun dalam pelaksanaannya, masih ada pengambil kebijakan yang kurang memahami perspektif gender," katanya dalam konferensi nasional yang diadakan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) di Jakarta, Rabu.
Subandi mencontohkan di bidang pemberdayaan ekonomi. Ketika perempuan pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM) ingin mengajukan pinjaman modal harus mendapat persetujuan berupa tanda tangan suami. Padahal, hal sebaliknya tidak terjadi bila laki-laki yang mengajukan pinjaman modal.
Hal itu menjadi salah satu tantangan pemberdayaan ekonomi perempuan. Padahal, banyak usaha mikro, kecil, dan menengah, bahkan beberapa usaha besar, digerakkan oleh para perempuan.
"Banyak usaha yang maju digerakkan oleh perempuan. Seharusnya ada kesempatan yang sama bagi mereka saat mengajukan pinjaman modal," katanya.
Ia mengatakan diperlukan panduan agar perspektif gender dipahami oleh para pengambil kebijakan. Bappenas sudah mengupayakan panduan tersebut, meskipun pelaksanaan di lapangan masih banyak tantangan.
Subandi menjadi salah satu narasumber unjuk bincang dalam Konferensi Nasional "Sinergi Multipihak untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan" yang diadakan MAMPU di Jakarta.
Selain Subandi, narasumber dalam unjuk bincang itu adalah anggota Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, aktivis dan politikus Eva Sundari, peneliti Pusat Studi Gender Universitas Airlangga (Unair) Prof Emy Susanti, Presiden Direktur L'Oreal Indonesia Umesh Phadke, pegiat Kapal Perempuan Misiyah, dan wartawan senior Kompas Sonya Hellen Sinombor.
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
