CARAPANDANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan Indonesia perlu mencontoh sejumlah intervensi yang dilakukan negara lain agar angka prevalensi kekerdilan (stunting) dapat turun 3,4 persen per tahun.
“Untuk bisa menekan laju stunting sampai dengan 3,4 persen, beberapa best practice yang kita pelajari di beberapa negara juga sudah menunjukkan bahwa mereka sanggup menekan prevalensi itu,” kata Plt. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana dalam Webinar Kick-Off Audit Kasus Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Irma menuturkan salah satu negara yang dapat dicontoh oleh Indonesia adalah Peru yang mampu menurunkan angka prevalensi hingga 4,25 persen per tahun. Pada penanganan kekerdilan baduta di daratan Amazon di Peru, pemerintah terus melakukan intervensi dengan fokus pada keluarga miskin.
Pemerintahnya juga membuat sebuah skema insentif finansial yang diberikan kepada para ibu untuk memeriksakan tumbuh kembang anak ke fasilitas kesehatan.
Kesejahteraan bagi ibu dan anak dalam mengakses sanitasi yang bersih, juga dijalankan melalui program Water Sanitation and Hygiene (WASH). Bahkan negara memberikan dukungan psikososial terhadap tumbuh kembang baduta.
Berbeda dengan Peru yang fokus pada keluarga miskin, Negara Bolivia justru fokus meminta ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya secara rutin, juga memiliki makanan pendamping ASI (MP ASI) yang sudah terfortifikasi.
Selain turut memperkuat program WASH, Bolivia memiliki mendirikan pertanian keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sayuran serta protein bagi ibu dan anak. Membuat negara tersebut mampu menurunkan angka prevalensi sebanyak 2,5 persen per tahun.
Dikarenakan kekerdilan erat kaitannya dengan konsumsi protein hewani, Irma mengatakan Indonesia bisa meniru Korea Utara yang menginisiasi adanya kegiatan konsumsi protein hewani satu telur per hari.
Korea Utara juga melakukan outreach melalui pemberian vitamin A, obat cacing dan bubuk vitamin taburia pada ibu yang memiliki bayi usia 6-23 bulan dua kali per tahunnya.
Halaman : 1
“Untuk bisa menekan laju stunting sampai dengan 3,4 persen, beberapa best practice yang kita pelajari di beberapa negara juga sudah menunjukkan bahwa mereka sanggup menekan prevalensi itu,” kata Plt. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN Irma Ardiana dalam Webinar Kick-Off Audit Kasus Stunting yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Irma menuturkan salah satu negara yang dapat dicontoh oleh Indonesia adalah Peru yang mampu menurunkan angka prevalensi hingga 4,25 persen per tahun. Pada penanganan kekerdilan baduta di daratan Amazon di Peru, pemerintah terus melakukan intervensi dengan fokus pada keluarga miskin.
Pemerintahnya juga membuat sebuah skema insentif finansial yang diberikan kepada para ibu untuk memeriksakan tumbuh kembang anak ke fasilitas kesehatan.
Kesejahteraan bagi ibu dan anak dalam mengakses sanitasi yang bersih, juga dijalankan melalui program Water Sanitation and Hygiene (WASH). Bahkan negara memberikan dukungan psikososial terhadap tumbuh kembang baduta.
Berbeda dengan Peru yang fokus pada keluarga miskin, Negara Bolivia justru fokus meminta ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya secara rutin, juga memiliki makanan pendamping ASI (MP ASI) yang sudah terfortifikasi.
Selain turut memperkuat program WASH, Bolivia memiliki mendirikan pertanian keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan sayuran serta protein bagi ibu dan anak. Membuat negara tersebut mampu menurunkan angka prevalensi sebanyak 2,5 persen per tahun.
Dikarenakan kekerdilan erat kaitannya dengan konsumsi protein hewani, Irma mengatakan Indonesia bisa meniru Korea Utara yang menginisiasi adanya kegiatan konsumsi protein hewani satu telur per hari.
Korea Utara juga melakukan outreach melalui pemberian vitamin A, obat cacing dan bubuk vitamin taburia pada ibu yang memiliki bayi usia 6-23 bulan dua kali per tahunnya.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
