“Posisinya mereka di tahun 2017 sudah 19,1 persen dan pada tataran ini, mereka sudah bisa mengendalikan karena sudah di bawah 20 persen angkanya. Rata-rata turun 1,78 persen per tahun di antara 2012 dan 2017,” ucap dia.
Irma berharap Indonesia bisa mencontoh sejumlah negara tersebut sehingga mampu mencapai target 14 persen di tahun 2024. Meskipun negara perlu melakukan percepatan penurunan kekerdilan 2,5 kali lebih banyak agar dapat menurunkan angka prevalensi kekerdilan sebanyak 3,4 persen per tahun.
“Oleh karenanya kita perlu melakukan semacam penyesuaian terhadap percepatan dari penurunan stunting hingga ke angka 14 persen di tahun 2024,” ujar dia.
Sebelumnya, data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyatakan angka prevalensi kekerdilan di Indonesia turun menjadi 24,4 persen setelah pada tahun 2019 berada pada angka 27,7 persen di tahun 2019.
Kini pemerintah sedang gencar melakukan berbagai intervensi yang dapat menurunkan angka tersebut menjadi 14 persen di tahun 2024 sesuai target yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Halaman : 1
Irma berharap Indonesia bisa mencontoh sejumlah negara tersebut sehingga mampu mencapai target 14 persen di tahun 2024. Meskipun negara perlu melakukan percepatan penurunan kekerdilan 2,5 kali lebih banyak agar dapat menurunkan angka prevalensi kekerdilan sebanyak 3,4 persen per tahun.
“Oleh karenanya kita perlu melakukan semacam penyesuaian terhadap percepatan dari penurunan stunting hingga ke angka 14 persen di tahun 2024,” ujar dia.
Sebelumnya, data dari Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyatakan angka prevalensi kekerdilan di Indonesia turun menjadi 24,4 persen setelah pada tahun 2019 berada pada angka 27,7 persen di tahun 2019.
Kini pemerintah sedang gencar melakukan berbagai intervensi yang dapat menurunkan angka tersebut menjadi 14 persen di tahun 2024 sesuai target yang ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting di Indonesia.
.jpg "MoU Kerja Sama Provinsi Kembar Bali dan Jiangxi China")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
