Ia menilai bahwa gerakan back to nature dan home made product menyebabkan kosmetik tematik mempunyai segmen pasar yang meningkat dari tahun ke tahun. Menurutnya, pengembangan kosmetik tematik berpotensi untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama dalam cakupan nasional.
Rachmi mengatakan pengembangan kosmetik tematik juga merupakan peluang besar untuk UMKM yang produknya dapat menjadi ikon suatu daerah. Namun, ia menilai bahwa masih terdapat daerah yang belum mengetahui atau menyadari potensi kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar kosmetik.
Menurut Rachmi, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mengembangkan kosmetik tematik, misalnya program-program dari pemerintah masih dilakukan secara parsial serta belum adanya kemampuan pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas, memproduksi, dan memasarkan produk.
Rachmi mengatakan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang memayungi berbagai persyaratan bahan kosmetika tematik. UMKM atau pelaku usaha juga dapat mengajukan bahan alam lain yang belum tercantum di peraturan tersebut maupun data base Notifikasi Kosmetika melalui permohonan pengkajian melalui Direktorat Standardisasi OTSKK.
Selain peraturan, pemerintah juga mendukung pengembangan kosmetik tematik dengan melakukan pendampingan kepada UMKM, baik terkait pembuatan produk kosmetik maupun proses notifikasi pendaftaran ke BPOM melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO).
Â
Halaman : 1
Rachmi mengatakan pengembangan kosmetik tematik juga merupakan peluang besar untuk UMKM yang produknya dapat menjadi ikon suatu daerah. Namun, ia menilai bahwa masih terdapat daerah yang belum mengetahui atau menyadari potensi kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar kosmetik.
Menurut Rachmi, terdapat pula sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mengembangkan kosmetik tematik, misalnya program-program dari pemerintah masih dilakukan secara parsial serta belum adanya kemampuan pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas, memproduksi, dan memasarkan produk.
Rachmi mengatakan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang memayungi berbagai persyaratan bahan kosmetika tematik. UMKM atau pelaku usaha juga dapat mengajukan bahan alam lain yang belum tercantum di peraturan tersebut maupun data base Notifikasi Kosmetika melalui permohonan pengkajian melalui Direktorat Standardisasi OTSKK.
Selain peraturan, pemerintah juga mendukung pengembangan kosmetik tematik dengan melakukan pendampingan kepada UMKM, baik terkait pembuatan produk kosmetik maupun proses notifikasi pendaftaran ke BPOM melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO).
Â
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
.jpg "Alip, Tagana Difabel yang Selalu Membantu Saat Terjadi Bencana")
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
