CARAPANDANG.COM - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa selama ini proses pembangunan bangsa sangat sedikit melibatkan masyarakat adat.
Maka itu, dia meminta kepada pemerintah agar proses pembangunan bangsa ini banyak melibatkan masyarakat adat, termasuk pembangunan sumber daya manusia.
"Proses pembangunan selama ini sangat sedikit melibatkan masyarakat adat kita, bahkan mungkin saja mengabaikan eksistensi masyarakat adat, terutama pembangunan sumber daya manusianya," ujarnya dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu (18/8).
Ketua Umum PKB ini mengingatkan bahwa sejarah masyarakat adat dan sejarah perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan. Menurutnya tanpa masyarakat adat eksistensi Indonesia sebagai bangsa tidak bisa kokoh dan bangsa ini bisa terpecah belah dari gempuran masyarakat global yang dahsyat.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa peran masyarakat adat dalam pembangunan belum sebanding dengan kontribusi yang telah mereka berikan selama ini untuk kemajuan bangsa Indonesia.
"Sayangnya peran penting masyarakat adat ini belum sebanding dengan kontribusinya yang selama ini memelihara dan menjaga kebangsaan kita, menjaga alam kita dan kultur kita," ujarnya.
Dia menyambut baik inisiatif Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA), yang sudah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun selalu kandas di tengah jalan. "Kami akan berusaha keras lagi. Kami bagi tugas mengkonsolidasi dan mengetahui secara persis permasalahan yang menyebabkan RUU MA mendapatkan penolakan (di DPR)," tutur Muhaimin.
Sementara itu, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi mengeluhkan kontribusi masyarakat adat yang tidak pernah diperhitungkan meski sudah diakui dan dijamin oleh UUD 1945. "UU yang lahir sejak negara ini berdiri, ada 30-an peraturan UU saat ini bersifat sektoral, justru digunakan untuk melegalisasi perampasan wilayah adat," kata Rukka.
Rukka mengatakan perampasan wilayah adat terus terjadi dan mayoritas dilakukan dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, bahkan adu domba di antara masyarakat adat. "Yang terjadi banyak pemiskinan masyarakat adat dan stateless karena mereka tidak punya NIK (Nomor Induk Kependudukan), tidak punya KTP," ungkap Rukka.
Bahkan pada Pemilu 2019, Rukka mengatakan ada sekitar 2 juta masyarakat adat yang seharusnya wajib memilih, namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP. "Bagi masyarakat adat, nyoblos (ikut Pemilu) itu masih menjadi impian yang paling didambakan,"katanya.
Maka itu, dia meminta kepada pemerintah agar proses pembangunan bangsa ini banyak melibatkan masyarakat adat, termasuk pembangunan sumber daya manusia.
"Proses pembangunan selama ini sangat sedikit melibatkan masyarakat adat kita, bahkan mungkin saja mengabaikan eksistensi masyarakat adat, terutama pembangunan sumber daya manusianya," ujarnya dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu (18/8).
Ketua Umum PKB ini mengingatkan bahwa sejarah masyarakat adat dan sejarah perkembangan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan. Menurutnya tanpa masyarakat adat eksistensi Indonesia sebagai bangsa tidak bisa kokoh dan bangsa ini bisa terpecah belah dari gempuran masyarakat global yang dahsyat.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa peran masyarakat adat dalam pembangunan belum sebanding dengan kontribusi yang telah mereka berikan selama ini untuk kemajuan bangsa Indonesia.
"Sayangnya peran penting masyarakat adat ini belum sebanding dengan kontribusinya yang selama ini memelihara dan menjaga kebangsaan kita, menjaga alam kita dan kultur kita," ujarnya.
Dia menyambut baik inisiatif Asosiasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA), yang sudah beberapa kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun selalu kandas di tengah jalan. "Kami akan berusaha keras lagi. Kami bagi tugas mengkonsolidasi dan mengetahui secara persis permasalahan yang menyebabkan RUU MA mendapatkan penolakan (di DPR)," tutur Muhaimin.
Sementara itu, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi mengeluhkan kontribusi masyarakat adat yang tidak pernah diperhitungkan meski sudah diakui dan dijamin oleh UUD 1945. "UU yang lahir sejak negara ini berdiri, ada 30-an peraturan UU saat ini bersifat sektoral, justru digunakan untuk melegalisasi perampasan wilayah adat," kata Rukka.
Rukka mengatakan perampasan wilayah adat terus terjadi dan mayoritas dilakukan dengan menggunakan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, penangkapan sewenang-wenang, bahkan adu domba di antara masyarakat adat. "Yang terjadi banyak pemiskinan masyarakat adat dan stateless karena mereka tidak punya NIK (Nomor Induk Kependudukan), tidak punya KTP," ungkap Rukka.
Bahkan pada Pemilu 2019, Rukka mengatakan ada sekitar 2 juta masyarakat adat yang seharusnya wajib memilih, namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP. "Bagi masyarakat adat, nyoblos (ikut Pemilu) itu masih menjadi impian yang paling didambakan,"katanya.
