CARAPANDANG.COM - Para elite politik di Indonesia seharusnya bersikap sebagai seorang negarawan, yakni dengan mengutamakan negara maupun kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
Hal ini disampaikan pengamat politik Universitas Bunda Mulia Jakarta Silvanus Alvin di Jakarta, Minggu (21/4).
Menurutnya dengan bersikap negarawan inilah mereka akan berlaku bijak. Dan tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan pribadinya.
Lebih lanjut, dia mengatakan soal polemik perbedaan pendapat soal hitung cepat, aparat penegak hukum perlu turun tangan dalam melakukan investigasi. Langkah ini harus dilakukan untuk mejaga kondisi kondusif paska Pemilu.
"Karena bukan hanya masyarakat yang terpecah melainkan bangsa Indonesia juga jadi korban. Di era post truth, individu hanya ingin mempercayai apa yang mereka kehendaki saja," jelasnya.
Menurut dia, kondisi demikian tidak bisa dibiarkan. Kebenaran yang hakiki haruslah yang dijunjung tinggi. Mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu serta menyesatkan atau hoaks terkait hasil hitung cepat Pilpres harus dihukum dengan tegas. Hukumannya harus setara dengan para koruptor. Kalau koruptor yang mencuri uang rakyat, masih ada teknis agar koruptor mengembalikan uang curian ataupun disita asetnya.
Hal ini disampaikan pengamat politik Universitas Bunda Mulia Jakarta Silvanus Alvin di Jakarta, Minggu (21/4).
Menurutnya dengan bersikap negarawan inilah mereka akan berlaku bijak. Dan tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan pribadinya.
Lebih lanjut, dia mengatakan soal polemik perbedaan pendapat soal hitung cepat, aparat penegak hukum perlu turun tangan dalam melakukan investigasi. Langkah ini harus dilakukan untuk mejaga kondisi kondusif paska Pemilu.
"Karena bukan hanya masyarakat yang terpecah melainkan bangsa Indonesia juga jadi korban. Di era post truth, individu hanya ingin mempercayai apa yang mereka kehendaki saja," jelasnya.
Menurut dia, kondisi demikian tidak bisa dibiarkan. Kebenaran yang hakiki haruslah yang dijunjung tinggi. Mereka yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu serta menyesatkan atau hoaks terkait hasil hitung cepat Pilpres harus dihukum dengan tegas. Hukumannya harus setara dengan para koruptor. Kalau koruptor yang mencuri uang rakyat, masih ada teknis agar koruptor mengembalikan uang curian ataupun disita asetnya.
