CARAPANDANG.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), RI Muhadjir Effendy mengatakan belum bisa menerapkan digitalisasi sekolah di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.
Muhadjir Effendy di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa (15/10/2019), menyebutkan fasilitas pendukung digitalisasi sekolah di Nduga belum memadai.
Dari kunjungan kerja Menteri ke Nduga, ia menilai jaringan internet, listrik belum mendukung penerapan program digitalisasi.
"Kalau Wamena (Kabupaten Jayawijaya) saya anggap sudah bagus untuk program digitalisasi sekolah. Berbeda dengan Nduga yang memang belum bisa diterapkan program itu," tambahnya.
Muhadjir Effendy mengemukakan pendidikan di Nduga merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar anak-anak di sana bisa mendapatkan hak mereka.
Menteri berjanji memberikan bantuan ruang kelas, meja serta kursi untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Nduga.
Menteri Muhadjir meminta Pemerintah Nduga melakukan pendataan terhadap anak yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebab menurut dia banyak siswa yang layak menerima tetapi belum terdata.
"Di Papua untuk KIP ini ada program khusus, bahkan dahulu itu sebetulnya semua siswa mendapat KIP," katanya.
Muhadjir Effendy di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Selasa (15/10/2019), menyebutkan fasilitas pendukung digitalisasi sekolah di Nduga belum memadai.
Dari kunjungan kerja Menteri ke Nduga, ia menilai jaringan internet, listrik belum mendukung penerapan program digitalisasi.
"Kalau Wamena (Kabupaten Jayawijaya) saya anggap sudah bagus untuk program digitalisasi sekolah. Berbeda dengan Nduga yang memang belum bisa diterapkan program itu," tambahnya.
Muhadjir Effendy mengemukakan pendidikan di Nduga merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar anak-anak di sana bisa mendapatkan hak mereka.
Menteri berjanji memberikan bantuan ruang kelas, meja serta kursi untuk sejumlah sekolah di Kabupaten Nduga.
Menteri Muhadjir meminta Pemerintah Nduga melakukan pendataan terhadap anak yang berhak mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebab menurut dia banyak siswa yang layak menerima tetapi belum terdata.
"Di Papua untuk KIP ini ada program khusus, bahkan dahulu itu sebetulnya semua siswa mendapat KIP," katanya.
