CARAPANDANG.COM - Indonesia tegas meminta kepada Junta Militer di Myanmar agar memberikan akses bagi utusan khusus (utsus) ASEAN untuk bertemu semua pihak dan mengunjungi semua wilayah di negara tersebut dengan aman.
Demikian tegas disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/9).
Menlu mengatakan bahwa langkah tersebut sangat diperlukan agar utsus ASEAN dapat memfasilitasi dialog inklusif sesuai amanat Pertemuan Pemimpin ASEAN pada April 2021.
Menlu menjelaskan, menindaklanjuti lima poin konsensus hasil pertemuan para pimpinan ASEAN pada April 2021, atas usulan para Menlu ASEAN dan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, telah ditunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei sebagai Utsus ASEAN untuk Myanmar.
Menurut dia, penunjukan Utsus ASEAN tersebut memang terlambat namun merupakan langkah maju untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus hasil pertemuan para Pimpinan ASEAN. "Penunjukan Utsus ASEAN untuk Myanmar tersebut tidak kalah penting adalah bagaimana Utsus tersebut dapat bekerja dalam menjalankan amanah dan mandat para Pimpinan ASEAN yang tertuang dalam Lima Poin Konsensus," ujarnya.
Menlu Retno menjelaskan tantangan utama Utsus ASEAN adalah akses untuk berbicara dengan semua pihak dan mengunjungi seluruh wilayah di Myanmar dengan aman.
Langkah tersebut menurut dia perlu dilakukan agar Utsus ASEAN untuk Myanmar tersebut bisa memfasilitasi dialog inklusif sesuai amanat hasil Pertemuan Para Pimpinan ASEAN pada April 2021 di Jakarta.
"Melihat perkembangan di Myanmar, isu akses tersebut menjadi tantangan lebih besar dari pemilihan Utsus itu sendiri. Karena tanpa pemberian akses dari Junta Militer di Myanmar, maka tidak mungkin Utsus ASEAN dapat melakukan pekerjaannya," katanya.
Demikian tegas disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/9).
Menlu mengatakan bahwa langkah tersebut sangat diperlukan agar utsus ASEAN dapat memfasilitasi dialog inklusif sesuai amanat Pertemuan Pemimpin ASEAN pada April 2021.
Menlu menjelaskan, menindaklanjuti lima poin konsensus hasil pertemuan para pimpinan ASEAN pada April 2021, atas usulan para Menlu ASEAN dan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, telah ditunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei sebagai Utsus ASEAN untuk Myanmar.
Menurut dia, penunjukan Utsus ASEAN tersebut memang terlambat namun merupakan langkah maju untuk mengimplementasikan Lima Poin Konsensus hasil pertemuan para Pimpinan ASEAN. "Penunjukan Utsus ASEAN untuk Myanmar tersebut tidak kalah penting adalah bagaimana Utsus tersebut dapat bekerja dalam menjalankan amanah dan mandat para Pimpinan ASEAN yang tertuang dalam Lima Poin Konsensus," ujarnya.
Menlu Retno menjelaskan tantangan utama Utsus ASEAN adalah akses untuk berbicara dengan semua pihak dan mengunjungi seluruh wilayah di Myanmar dengan aman.
Langkah tersebut menurut dia perlu dilakukan agar Utsus ASEAN untuk Myanmar tersebut bisa memfasilitasi dialog inklusif sesuai amanat hasil Pertemuan Para Pimpinan ASEAN pada April 2021 di Jakarta.
"Melihat perkembangan di Myanmar, isu akses tersebut menjadi tantangan lebih besar dari pemilihan Utsus itu sendiri. Karena tanpa pemberian akses dari Junta Militer di Myanmar, maka tidak mungkin Utsus ASEAN dapat melakukan pekerjaannya," katanya.
.jpg "Korban Meninggal Gaza Naik Jadi 34.654 Orang")
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
