CARAPANDANG.COM – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pemerintah dalam menunjuk pejabat komisaris di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak secara profesional. Namun, penunjukannya berdasarkan kedekatan dengan pemerintah.
Penilaian Fadli ini menyikapi pencopotan Refly Harun dari jabatannya sebagai komisaris utama di PT Jasa Marga yang diduga kerap melakukan kritik terhadap pemerintah.
Politisi Partai Gerinda mengatakan jika dugaan itu memeng benar adannya ini sangat disayangkan. Seharusnya pencopotan itu dilihat dari kenerja, bukan karena pemerintah Jokowi tidak senang dengan sikap kritis yang kerap dilontarkan oleh Rafly.
“Bagi kami sangat disayangkan jika pencopotan ini disebabkan karena sering mengkritik pemerintah,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9).
Melihat hal tersebut, Fadli semakin yakin, bahwa selama ini penunjukan pejabat komisaris di setiap BUMN di pemerintahan Jokowi tidak secara profesional, tapi penunjukannya berdasarkan pada kedekatan dengan pemerintah.
Sehingga, dia tidak heran jika akhirnya banyak BUMN tidak maju, bahwa menuju pada kebangkrutan. Sebab selama ini BUMN diurus oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.
“Ini yang membuat banyak BUMN merugi karena orang yang diletakkan di sana bukan orang profesional tapi orang yang bekerja untuk kepentingan politik jangka pendek semua," kritik Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan jika benar pencopotan Refly karena sikap kritisnya, ini semakin membenarkan bahwa pemerintah Jokowi memang tidak siap menerima kritik. Dan bisa dikatakan pemerintahan Jokowi adalah rezim anti kritik, bahkan mengarah ke otoritariansme.
Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyampaikan pencopotan Refly Harun dari jabatannya sebagai komisaris utama PT Jasa Marga (Persero) Tkb murni sebagai perputaran jabatan. Menurut dia, perputaran jabatan tersebut biasa dilakukan di berbagai lembaga.
Rini membantah jika pencopotan Refly lantaran sering kali mengkritik kinerja pemerintahan. "Gak ada itu. Kalau sering mengkritik dari dulu juga terus-terusan, kenapa baru sekarang," ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/9).
Rini menyampaikan, bahwa saat ini Refly menjabat sebagai presiden komisaris di PT Pelindo I (Persero). Ia menilai, rekam jejaknya sebagai seorang yang memahami bidang hukum juga diperlukan di jabatan lain. "Memang kita juga butuh orang hukum di kita, di aktivitas tadi di Sumatra," ujarnya.
Penilaian Fadli ini menyikapi pencopotan Refly Harun dari jabatannya sebagai komisaris utama di PT Jasa Marga yang diduga kerap melakukan kritik terhadap pemerintah.
Politisi Partai Gerinda mengatakan jika dugaan itu memeng benar adannya ini sangat disayangkan. Seharusnya pencopotan itu dilihat dari kenerja, bukan karena pemerintah Jokowi tidak senang dengan sikap kritis yang kerap dilontarkan oleh Rafly.
“Bagi kami sangat disayangkan jika pencopotan ini disebabkan karena sering mengkritik pemerintah,” ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/9).
Melihat hal tersebut, Fadli semakin yakin, bahwa selama ini penunjukan pejabat komisaris di setiap BUMN di pemerintahan Jokowi tidak secara profesional, tapi penunjukannya berdasarkan pada kedekatan dengan pemerintah.
Sehingga, dia tidak heran jika akhirnya banyak BUMN tidak maju, bahwa menuju pada kebangkrutan. Sebab selama ini BUMN diurus oleh orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah.
“Ini yang membuat banyak BUMN merugi karena orang yang diletakkan di sana bukan orang profesional tapi orang yang bekerja untuk kepentingan politik jangka pendek semua," kritik Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan jika benar pencopotan Refly karena sikap kritisnya, ini semakin membenarkan bahwa pemerintah Jokowi memang tidak siap menerima kritik. Dan bisa dikatakan pemerintahan Jokowi adalah rezim anti kritik, bahkan mengarah ke otoritariansme.
Sementara itu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyampaikan pencopotan Refly Harun dari jabatannya sebagai komisaris utama PT Jasa Marga (Persero) Tkb murni sebagai perputaran jabatan. Menurut dia, perputaran jabatan tersebut biasa dilakukan di berbagai lembaga.
Rini membantah jika pencopotan Refly lantaran sering kali mengkritik kinerja pemerintahan. "Gak ada itu. Kalau sering mengkritik dari dulu juga terus-terusan, kenapa baru sekarang," ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/9).
Rini menyampaikan, bahwa saat ini Refly menjabat sebagai presiden komisaris di PT Pelindo I (Persero). Ia menilai, rekam jejaknya sebagai seorang yang memahami bidang hukum juga diperlukan di jabatan lain. "Memang kita juga butuh orang hukum di kita, di aktivitas tadi di Sumatra," ujarnya.
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
