CARAPANDANG.COM - Presiden Jokowi harus selektif dalam memilih para menterinya di kabinetnya mendatang. Selain selektif agar lebih optimal, Presiden Jokowi lebih baik melibatkan KPK dan PPATK.
Demikian saran disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (30/7).
Menurutnya dengan melibatkan KPK dan PPATK Jokowi akan memiliki pembantu-pembatu yang memiliki jejak rekam yang jelas dan bersih dari korupsi. Dan dia pun berharap agar presiden terpilih meneliti kelayakan calon menteri secara administratif "Sebagai dirigen, presiden terpilih harus memilih menteri dengan sangat tepat," katanya.
Terkait jatah menteri bagi partai pendukung, ini merupakan hal yang wajar. Tapi, dia mengingatkan asalkan tetap proporsional dan profesional. "Boleh saja memberi 'jatah' menteri kepada partai pendukung. Saya kira itu hal yang wajar-wajar saja. Yang penting proporsional dan profesional," katanya.
Selain itu, kata dia, presiden terpilih juga harus memilih menteri yang kompeten dan berintegritas. "Figur menteri yang kompeten dan berintegritas akan sangat membantu presiden terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan," katanya.
Demikian saran disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (30/7).
Menurutnya dengan melibatkan KPK dan PPATK Jokowi akan memiliki pembantu-pembatu yang memiliki jejak rekam yang jelas dan bersih dari korupsi. Dan dia pun berharap agar presiden terpilih meneliti kelayakan calon menteri secara administratif "Sebagai dirigen, presiden terpilih harus memilih menteri dengan sangat tepat," katanya.
Terkait jatah menteri bagi partai pendukung, ini merupakan hal yang wajar. Tapi, dia mengingatkan asalkan tetap proporsional dan profesional. "Boleh saja memberi 'jatah' menteri kepada partai pendukung. Saya kira itu hal yang wajar-wajar saja. Yang penting proporsional dan profesional," katanya.
Selain itu, kata dia, presiden terpilih juga harus memilih menteri yang kompeten dan berintegritas. "Figur menteri yang kompeten dan berintegritas akan sangat membantu presiden terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan," katanya.
.jpg "Arah PDIP Setelah Prabowo Jadi Presiden")
.jpg "Jokowi Teken Pengesahan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta")
.jpg "Disabilitas Netra yang Sukses Ciptakan Lapangan Usaha Mandiri")
