CARAPANDANG.COM - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong masyarakat adat di Tanah Air untuk mendapatkan vaksinasi.
“Kami terus mendorong vaksinasi di lingkungan masyarakat adat. Jika pada 2020 lalu, masyarakat adat belum terdampak pandemi Covid-19, maka pada 2021 ini, masyarakat adat sudah terdampak pandemi,” ujar Direktur Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (20/8).
Sjamsul Hadi melanjutkan pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kementerian lainnya mendorong layanan vaksinasi untuk masyarakat adat.
Sebelumnya, Kemendikbudristek bersama dengan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan sosialisasi vaksinasi untuk masyarakat adat, dengan mengundang perwakilan dari 90 kabupaten.
Dia mengungkapkan bahwa vaksinasi untuk masyarakat adat terkendala ketersediaan vaksin di daerah. Meski demikian, pihaknya sudah mendapatkan data yang lengkap mengenai kebutuhan vaksinasi di daerah.
Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kepemilikan KTP oleh masyarakat adat. Sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kendala kepemilikan KTP, sehingga kesulitan mengakses bantuan sosial.
Untuk vaksinasi, lanjut dia, pihaknya berusaha agar menyediakan layanan vaksinasi yang terjangkau oleh masyarakat adat. “Layanan vaksinasi untuk masyarakat adat beragam, karena disesuaikan dengan kondisi alam dan mereka juga berada jauh dari perkotaan. Untuk itu, layanan vaksinasi direncanakan di daerah perbatasan antara kota dan tempat tinggal masyarakat adat,” terang dia.
“Kami terus mendorong vaksinasi di lingkungan masyarakat adat. Jika pada 2020 lalu, masyarakat adat belum terdampak pandemi Covid-19, maka pada 2021 ini, masyarakat adat sudah terdampak pandemi,” ujar Direktur Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Sjamsul Hadi, dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (20/8).
Sjamsul Hadi melanjutkan pihaknya telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan kementerian lainnya mendorong layanan vaksinasi untuk masyarakat adat.
Sebelumnya, Kemendikbudristek bersama dengan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan sosialisasi vaksinasi untuk masyarakat adat, dengan mengundang perwakilan dari 90 kabupaten.
Dia mengungkapkan bahwa vaksinasi untuk masyarakat adat terkendala ketersediaan vaksin di daerah. Meski demikian, pihaknya sudah mendapatkan data yang lengkap mengenai kebutuhan vaksinasi di daerah.
Selain itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan kepemilikan KTP oleh masyarakat adat. Sebagian besar masyarakat adat masih memiliki kendala kepemilikan KTP, sehingga kesulitan mengakses bantuan sosial.
Untuk vaksinasi, lanjut dia, pihaknya berusaha agar menyediakan layanan vaksinasi yang terjangkau oleh masyarakat adat. “Layanan vaksinasi untuk masyarakat adat beragam, karena disesuaikan dengan kondisi alam dan mereka juga berada jauh dari perkotaan. Untuk itu, layanan vaksinasi direncanakan di daerah perbatasan antara kota dan tempat tinggal masyarakat adat,” terang dia.
