Legislator Soroti Penambahan Ratusan Pegawai Pelayan Publik Di Surabaya

SHARE

istimewa


Pengadaan tambahan pegawai ini juga harus benar-benar melalui perencanaan SDM dan analisis beban kerja yang matang. Harus dipikirkan juga skema evaluasi yang transparan supaya semua warga bisa ikut berpartisipasi mengawasi," ujar Josiah.

Josiah mengatakan, saat ini ada belasan ribu PNS di Kota Surabaya dan puluhan ribu juga tenaga kontrak yang dibiayai oleh APBD Surabaya. Penambahan ratusan pegawai kelurahan ini akan menambah daftar pegawai pelayan publik di Kota Surabaya.

Untuk itu, lanjut dia, Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Surabaya terkait harus ikut bertanggung jawab memastikan seluruh belanja pegawai ini tepat sasaran, termasuk penambahan pegawai di kelurahan ini.

"Akhir tahun harus dibuka hasil evaluasinya. Bikin evaluasinya daring saja di laman masing-masing OPD supaya banyak yang bisa partisipasi dan irit anggaran," katanya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya berpesan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Surabaya tidak berada dalam zona nyaman saat dimulainya penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru 2022.

"Saya membutuhkan inovasi untuk warga Surabaya, maka jangan pernah dalam zona nyaman," katanya.

Wali Kota Eri memberikan arahan penting yang harus dilakukan oleh staf Pemkot Surabaya dalam menjalankan STOK baru itu. Bahkan, ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk terus bersemangat dan berempati untuk melayani seluruh warga Kota Surabaya

Halaman : 1