CARAPANDANG.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa data memiliki peran sangat penting. Sebab data menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil keputusan tepat dan menghasilkan kebijakan publik berkualitas.
"Kehadiran data dan informasi dapat memengaruhi Pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dan menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran dan menjawab permasalahan di tengah masyarakat," ujarnya di Jakarta.
Menurutnya sebuah institusi, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), tidak akan dapat bertahan tanpa mengacu pada data dalam mengambil keputusan (data driven decision making).
"Kebijakan yang berkualitas dipengaruhi oleh data yang berkualitas pula, sehingga ketersediaan data ini menjadi hal yang penting," katanya.
Maka itu, seluruh K/L dan pemerintah daerah (pemda) penting untuk melakukan analisa pada data sebelum mengambil sebuah keputusan, tutur Tjahjo. "Kebijakan yang menghasilkan hasil yang baik harus diperluas. Kebijakan yang tidak harus dipikirkan kembali dan mengalokasikan ulang sumber daya yang ada," ujarnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan dengan menggunakan digital signature tersebut bertujuan untuk memperpanjang kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS.
Kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS tersebut sudah terjalin sejak 2015 dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan statistik dalam bidang PANRB.
Tjahjo berharap dengan keberlanjutan kerja sama tersebut pembuatan kebijakan oleh Kemenpan RB menjadi lebih terarah, sesuai, gesit dan eksperimental.
"Kehadiran data dan informasi dapat memengaruhi Pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dan menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, tepat sasaran dan menjawab permasalahan di tengah masyarakat," ujarnya di Jakarta.
Menurutnya sebuah institusi, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), tidak akan dapat bertahan tanpa mengacu pada data dalam mengambil keputusan (data driven decision making).
"Kebijakan yang berkualitas dipengaruhi oleh data yang berkualitas pula, sehingga ketersediaan data ini menjadi hal yang penting," katanya.
Maka itu, seluruh K/L dan pemerintah daerah (pemda) penting untuk melakukan analisa pada data sebelum mengambil sebuah keputusan, tutur Tjahjo. "Kebijakan yang menghasilkan hasil yang baik harus diperluas. Kebijakan yang tidak harus dipikirkan kembali dan mengalokasikan ulang sumber daya yang ada," ujarnya.
Penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan dengan menggunakan digital signature tersebut bertujuan untuk memperpanjang kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS.
Kerja sama antara Kemenpan RB dan BPS tersebut sudah terjalin sejak 2015 dalam penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan statistik dalam bidang PANRB.
Tjahjo berharap dengan keberlanjutan kerja sama tersebut pembuatan kebijakan oleh Kemenpan RB menjadi lebih terarah, sesuai, gesit dan eksperimental.
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
