CARAPANDANG.COM - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan akan memberikan pendidikan politik bagi orang yang suka menyebar dan membuat berita bohong terkait presiden Joko Widodo. Misalnya berita bohong keterkaitan Jokowi dengan PKI. Pendiidkan politik yang akan dilakukan yakni dengan mengambil langkah hukum bagi mereka yang suka membuat berita bohong.
Menurutnya berita hoaks yang dihembuskan menjelang pemilu adalah ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Maka itu, jika bukti sudah ada pihaknya akan melakukan langkah tegas.
"Bagi mereka yang menyebar hoaks dan fitnah, bukti-bukti ada, kemudaian kami laporkan ke polisi," ujar Hasto dalam rangkaian Safari Kebangsaan tahap kedua di Pangandaran, Minggu (25/11).
Hasto menjelaskan jalur hukum disebutnya jalan yang paling bermartabat dan berkeadilan untuk memberi efek jera pada penyebar hoaks. Terkait pernyataan Presiden Jokowi menabok penyebar hoaks, dijelaskan Hasto hal tersebut berkaitan dengan mengambil langkah hukum.
"Pernyataan Pak Jokowi untuk menabok tentu saja dengan jalan hukum. Itu tidak bisa dipandang remeh, itu adalah racun bagi demokrasi. Itu adalah hoaks dan fitnah," ujarnya.
Kata-kata keras dari Jokowi disebutnya merupakan upaya untuk mengingatkan berbagai pihak bahwa pemilu merupakan tanggung jawab bersama karena pemilu mencerminkan peningkatan peradaban. Hasto menegaskan kata-kata keras yang dilontarkan Jokowi bukan merupakan kampanye negatif, melainkan untuk saling mengingatkan agar tidak mengorbankan pemilu dengan mengumbar kebencian.
"Pemilu jadi sarana demokrasi rakyat untuk mencari pemimpinnya. Itu yang diingatkan Pak Jokowi dengan kata-kata yang keras. Mumpung kita masih punya waktu beberapa bulan ke depan," katanya.
Menurutnya berita hoaks yang dihembuskan menjelang pemilu adalah ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Maka itu, jika bukti sudah ada pihaknya akan melakukan langkah tegas.
"Bagi mereka yang menyebar hoaks dan fitnah, bukti-bukti ada, kemudaian kami laporkan ke polisi," ujar Hasto dalam rangkaian Safari Kebangsaan tahap kedua di Pangandaran, Minggu (25/11).
Hasto menjelaskan jalur hukum disebutnya jalan yang paling bermartabat dan berkeadilan untuk memberi efek jera pada penyebar hoaks. Terkait pernyataan Presiden Jokowi menabok penyebar hoaks, dijelaskan Hasto hal tersebut berkaitan dengan mengambil langkah hukum.
"Pernyataan Pak Jokowi untuk menabok tentu saja dengan jalan hukum. Itu tidak bisa dipandang remeh, itu adalah racun bagi demokrasi. Itu adalah hoaks dan fitnah," ujarnya.
Kata-kata keras dari Jokowi disebutnya merupakan upaya untuk mengingatkan berbagai pihak bahwa pemilu merupakan tanggung jawab bersama karena pemilu mencerminkan peningkatan peradaban. Hasto menegaskan kata-kata keras yang dilontarkan Jokowi bukan merupakan kampanye negatif, melainkan untuk saling mengingatkan agar tidak mengorbankan pemilu dengan mengumbar kebencian.
"Pemilu jadi sarana demokrasi rakyat untuk mencari pemimpinnya. Itu yang diingatkan Pak Jokowi dengan kata-kata yang keras. Mumpung kita masih punya waktu beberapa bulan ke depan," katanya.
.jpg "FPID Siap Kawal Pemerintahan Baru")
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
