CARAPANDANG.COM - Pemerintah Ukraina melalui Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri, kecuali untuk wilayah separatis Luhansk dan Donetsk, kata ketua dewan itu Oleksiy Danilov pada Rabu.
Danilov mengatakan keadaan darurat awalnya akan berlangsung 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari jika diperlukan.
Parlemen Ukraina harus menyetujui keputusan itu dalam waktu dua hari, kata Danilov dalam sebuah pernyataan.
Keputusan dewan membutuhkan persetujuan parlemen.
Danilov mengingatkan bahwa praktik serupa dengan keadaan darurat telah dilakukan di wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di Ukraina sejak 2014.
Separatis di Donbas mengklaim dua negara yang disebut, "Republik Rakyat Donetsk" dan "Republik Rakyat Luhansk," melalui apa yang disebut referendum pada 11 Mei 2014.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin mengumumkan bahwa Moskow mengakui dua wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri sebagai negara “merdeka”, diikuti dengan cepat oleh perintah mengirim pasukan Rusia ke sana untuk “menjaga perdamaian.”
Pengumuman itu mendapat kecaman global yang luas sebagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional, dengan negara-negara Barat mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia.
Pada 2014, setelah menginvasi Semenanjung Krimea Ukraina, Moskow mulai mendukung pasukan separatis di Ukraina timur melawan pemerintah pusat, sebuah kebijakan yang telah dipertahankan selama tujuh tahun terakhir. Konflik tersebut telah merenggut lebih dari 13.000 nyawa, menurut PBB.
Langkah terbaru Putin mengikuti Rusia mengumpulkan sekitar 100.000 tentara dan alat berat di dalam dan sekitar tetangganya, dengan AS dan negara-negara Barat menuduhnya menyiapkan panggung untuk invasi.
Rusia membantah sedang mempersiapkan invasi dan sebaliknya mengklaim negara-negara Barat merusak keamanannya melalui ekspansi NATO menuju perbatasannya.
Danilov mengatakan keadaan darurat awalnya akan berlangsung 30 hari dan dapat diperpanjang hingga 60 hari jika diperlukan.
Parlemen Ukraina harus menyetujui keputusan itu dalam waktu dua hari, kata Danilov dalam sebuah pernyataan.
Keputusan dewan membutuhkan persetujuan parlemen.
Danilov mengingatkan bahwa praktik serupa dengan keadaan darurat telah dilakukan di wilayah Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di Ukraina sejak 2014.
Separatis di Donbas mengklaim dua negara yang disebut, "Republik Rakyat Donetsk" dan "Republik Rakyat Luhansk," melalui apa yang disebut referendum pada 11 Mei 2014.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin mengumumkan bahwa Moskow mengakui dua wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri sebagai negara “merdeka”, diikuti dengan cepat oleh perintah mengirim pasukan Rusia ke sana untuk “menjaga perdamaian.”
Pengumuman itu mendapat kecaman global yang luas sebagai pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional, dengan negara-negara Barat mengumumkan sanksi baru terhadap Rusia.
Pada 2014, setelah menginvasi Semenanjung Krimea Ukraina, Moskow mulai mendukung pasukan separatis di Ukraina timur melawan pemerintah pusat, sebuah kebijakan yang telah dipertahankan selama tujuh tahun terakhir. Konflik tersebut telah merenggut lebih dari 13.000 nyawa, menurut PBB.
Langkah terbaru Putin mengikuti Rusia mengumpulkan sekitar 100.000 tentara dan alat berat di dalam dan sekitar tetangganya, dengan AS dan negara-negara Barat menuduhnya menyiapkan panggung untuk invasi.
Rusia membantah sedang mempersiapkan invasi dan sebaliknya mengklaim negara-negara Barat merusak keamanannya melalui ekspansi NATO menuju perbatasannya.
.jpg "Korban Meninggal Gaza Naik Jadi 34.654 Orang")
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
