CARAPANDANG.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Tanjungpinang dalam pembahasan penyusunan APBD 2019, kemarin. Sorotan paling utama menyangkut pengawasan dan penindakan yang dinilai masih lemah dilakukan DLH selama ini.Â
Ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang, Ashadi Selayar mengungkapkan, pengawasan yang masing lemah itu juga berkenaan dengan koordinasi bersama dinas perizinan dalam penerbitan rekomendasi.Â
"Serta pengawasan lingkungan yang mengalami kerusakan juga minim penindakan," ujar Ashadi.
Kondisi ini yang lantas membuat Komisi III DPRD Tanjungpinang meminta penambahan anggaran untuk DLH, khususnya untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dan penindakan.
"Jadi tidak ada alasan lagi di tahun depan," tegas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.
Sorotan bukan hanya berkenaan lemahnya kerja pengawasan dan penindakan. Tetapi juga berkenaan dengan pengajuan pembelian alat pemusnah sampah untuk di wilayah Penyengat atau yang disebut incemerator sampah. Nilai untuk teknologi ini tidak bisa dibilang murah. Ashadi menyebutkan, paling tidak dibutuhkan biaya sebesar Rp 2 miliar.
Sayangnya, pengajuan tersebut tidak dilengkapi dengan kajian beserta data produksi sampah.Â
"Tidak ada data berapa sampah dihasilkan per KK atau rumah tangga. Juga sampah total yang dihasilkan selama satu hari di penyengat," ucapnya.
Sehingga, menurut Ashadi, komisinya meminta DLH mengalihkan anggaran tersebut kepada program lain yang langsung menyentuh ke masyarakat. "Jadi yang pasti-pasti saja langsung bisa dirasakan masyarakat," pungkas Ashadi.
Ketua Komisi III DPRD Tanjungpinang, Ashadi Selayar mengungkapkan, pengawasan yang masing lemah itu juga berkenaan dengan koordinasi bersama dinas perizinan dalam penerbitan rekomendasi.Â
"Serta pengawasan lingkungan yang mengalami kerusakan juga minim penindakan," ujar Ashadi.
Kondisi ini yang lantas membuat Komisi III DPRD Tanjungpinang meminta penambahan anggaran untuk DLH, khususnya untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dan penindakan.
"Jadi tidak ada alasan lagi di tahun depan," tegas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.
Sorotan bukan hanya berkenaan lemahnya kerja pengawasan dan penindakan. Tetapi juga berkenaan dengan pengajuan pembelian alat pemusnah sampah untuk di wilayah Penyengat atau yang disebut incemerator sampah. Nilai untuk teknologi ini tidak bisa dibilang murah. Ashadi menyebutkan, paling tidak dibutuhkan biaya sebesar Rp 2 miliar.
Sayangnya, pengajuan tersebut tidak dilengkapi dengan kajian beserta data produksi sampah.Â
"Tidak ada data berapa sampah dihasilkan per KK atau rumah tangga. Juga sampah total yang dihasilkan selama satu hari di penyengat," ucapnya.
Sehingga, menurut Ashadi, komisinya meminta DLH mengalihkan anggaran tersebut kepada program lain yang langsung menyentuh ke masyarakat. "Jadi yang pasti-pasti saja langsung bisa dirasakan masyarakat," pungkas Ashadi.
.jpg "IBL 2024, Dewa United Belum Tersentuh Kekalahan 12-0")
