Pentingnya Sinkronisasi Data Sebagai Landasan Kebijakan Impor

SHARE

Bawang


CARAPANDANG.COM - Pemerintah melalui berbagai kementerian diharapkan agar dapat benar-benar memastikan sinkronisasi data pangan yang ke depannya diharapkan jadi acuan pengambilan kebijakan pangan yang akurat, terutama terkait dengan impor pangan.

"Sinkronisasi data pangan yang termasuk salah satu program kerja 100 hari pertama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo diharapkan bisa menjadi acuan pengambilan kebijakan pangan yang akurat," kata peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania di Jakarta, Senin.

Menurut dia, data tunggal hasil sinkronisasi tersebut diharapkan juga akan bisa menyelesaikan perbedaan data pangan yang kerap terjadi.

Ia mencontohkan, dalam rangka mengimpor suatu komoditas, data pangan yang tersinkronisasi dapat memperlihatkan apakah impor memang diperlukan atau tidak.

"Diharapkan data tunggal pangan ini dapat membantu proses itu, selama ini keputusan kerap terhambat karena setiap kementerian memiliki data masing-masing yang saling klaim bahwa impor mungkin saja tidak diperlukan. Prokontra soal impor atau tidak dan juga kapan waktu impor yang ideal diharapkan bisa selesai dengan informasi yang akurat dan terus diperbaharui,” ungkap Galuh.

Terkait koordinasi antarkementerian dalam sektor pangan, Kementerian Pertanian diwartakan bakal melakukan kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka mempercepat distribusi pangan melalui udara, terutama cabai.

"Kami sudah sepakat untuk membicarakan dengan Kementerian Perhubungan dan lembaga lain yang bisa memfasilitasi," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Ia mengakui terjadi kenaikan harga cabai di sejumlah daerah akibat keterlambatan masa tanam karena cuaca sehingga membuat pasokan di pasaran menjadi berkurang dan mengakibatkan harga cabai merangkak naik.

"Kalau cabai agak naik sekarang itu karena cuaca, kalau di pertanian faktor cuaca sangat menentukan, itu juga yang membuat kita terjadi delay panen karena delay tanam," katanya.

Kendati demikian, menurut Mentan, di beberapa wilayah lain seperti Sulawesi dan Kalimantan mengalami panen cabai sehingga pasokan berlebih. Pihaknya bakal mendistribusikan cabai ke sejumlah daerah yang kurang pasokan.