Presiden Jokowi Tak Keberatan Agus Gumiwang Gantikan Posisi Idrus Marham

SHARE

Istimewa


CARAPANDANG.COM –  Menteri Sosial, Idrus Marham memutuskan mengundurkan diri. Idrus memilih melepas jabatannya karena diduga terseret dalam kasus suap kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau-1.

Signal Menteri Sosial Idrus Marham bakal berstatus tersangka  pernah diungkapkan secara terang benderang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti rasuah menyebut politisi Partai Golkar ini terlibat dalam pembahasan proyek PLTU Riau-I. Keterlibatan Idrus teridentifikasi dari rekaman CCTV yang disita oleh penyidik KPK.

Seperti dilansir laman detik.com secara diam-diam Idrus Marham menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jumat (24/8) pagi. Pukul 11.20 WiB Idrus terlihat keluar dari pintu belakang Istana Negara dengan menumpangi mobil golf.

Idrus tidak sendirian, dia ditemani Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin. Dengan mengacungkan jempol ke arah wartawan Mobil golf yang dia tumpangi melaju terus tanpa berhenti.

Kepada awak media Idrus tidak mengungkapkan perihal pengunduruan dirinya sebagai menteri sosial. Idrus menjelaskan kedatangannya untuk melaporkan soal kinerja Kementerian Sosial. "Saya melaporkan soal Kementerian Sosial ke Presiden," katanya.

Kabar pengunduruan Idrus diungkapkan oleh Ketua DPR RI,  Bambang Soesatyo. Politisi Partai Golkar ini menuturkan pada hari ini Idrus Marham memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai Menteri Sosial.

Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan kabar pengunduran Idrus telah diketahui oleh Ketua Umum Partai Golkar. Dan Ketua Umum sudah menunjuk salah satu kader Partai Golkar, Yakni Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial.

Bambang juga mengungkapkan, Presiden Jokowi tidak merasa keberatan jika Partai Golkar menunjuk Agus Gumiwang. "Ya confirmed, barusan saya telepon ketum," ujar Bambang.

Perlu ditahui dalam kasus ini, KPK menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes secara bertahap.

Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd. KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, di antaranya Menteri Sosial Idrus Marham, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, serta Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi Gunawan Y Hariyanto.

Kemudian Direktur Utama PT Pembangunan Jawa Bali (PJB), Iwan Agung Firstantara dan Direktur Utama PT Samantaka Batubara, Rudi Herlambang. Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut.