CARAPANDANG.COM - Kaum Muslim di Filipina selatan memberikan suara, Senin, untuk referendum otonomi yang sudah lama dinantikan, puncak dari proses peramaian dan mengakhiri konflik puluhan tahun di wilayah yang miskin, dan banyak kelompok Islam garis kerasnya.
Sekitar 2,8 juta rakyat di wilayah Mindanao yang gampang memanas, diminta menjawab apakah mendukung rencana kelompok sempalan dan pemerintah yang akan menciptakan kawasan swa-pemerintahan atau yang dikenal dengan nama Bangsamoro (negara moro), mengacu pada nama penjajah Spanyol yang memberikan wilayah tersebut bagi kaum Muslim.
Jawaban "setuju" yang jelas sangat diharapkan, untuk melimpahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan keuangan di kawasan yang dalam konflik empat puluhan tahun telah kehilangan 120.000 nyawa, dan menyebabkan wilayah itu menjadi daerah termiskin di Asia dan riskan disusupi oleh kelompok radikal.
Pemerintah pusat akan tetap memegang peran dalam pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri dan kebijakan keuangan serta menunjik otoritas peralihan yang dijalankan oleh Fron Pembebasan Islam Moro yang (MILF) kelompok sempalan yang diperkirakan akan mendominasi penataan baru setelah pemilu 2022.
"Kami yakin bahwa suara 'setuju' akan menang," kata ketua MILF Murad Ibrahim kepada CNN Filipina, Senin.
"Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi, maka akan ada persetujuan yang luar biasa," dia menambahkan.
Diperlukan dorongan yang besar bagi Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang tetap populer di antara rakyat namun sejauh ini berjuang untuk menempatkan ambisi kebijakannya.
Kebijakan rencana Bangsamoro dilakukan oleh pendahulunya, Duterte, wali kota Davao di Mindanao selama 22 tahun, berhutang budi pada keperjacaan kongres yang oleh pemerintahan sebelumnya tidak dapat dipastikan.
Hasil pemungutan suara diperkirakan akan diketahui pada Jumat.
Pekan lalu Duterte mendesak para pemilih untuk menyetujui rencana dan memperlihatkan mereka menginginkan perdamaian, pembangunan dan kepemimpinan daerah yang "sangat mewakili dan memahami kebutuhan masyarakat Muslim." Para penyokong rencana itu mengatakan, ini akan memberikan amanat pada daerah dengan tingkat pekerja , pendadapatan, pendidikan dan pembangunan paling rendah di negara yang mayoritas Katolik itu dan yang selama ini dieksploitasi oleh para bajak laut, penculik, kelompok bersenjata yang menyatakan setia pada kelompok Negara Islam.
MILF mencela para esktrimis dan mengatakan kekecewaannya atas proses devolusi yang lambat sebagai faktor penyebab pendudukan kota Marawi oleh kelompok pemberontak yang setia pada IS di kota Marawi pada 2017.
Pihak militer memerlukan waktu lima bulan untuk melumpuhkan serangan dan menghancurkannya melaui serangan udara.
Sejak saat itu seluruh wilayah mindanao berada dalam darurat militer.
MILF dan pemerintah berharap bahwa otonomi akan mengarah pada investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam serta memperluas ekspor buah-buahan dan nikel dan membangunan industri minyak kelapa
Sekitar 2,8 juta rakyat di wilayah Mindanao yang gampang memanas, diminta menjawab apakah mendukung rencana kelompok sempalan dan pemerintah yang akan menciptakan kawasan swa-pemerintahan atau yang dikenal dengan nama Bangsamoro (negara moro), mengacu pada nama penjajah Spanyol yang memberikan wilayah tersebut bagi kaum Muslim.
Jawaban "setuju" yang jelas sangat diharapkan, untuk melimpahkan kekuasaan eksekutif, legislatif dan keuangan di kawasan yang dalam konflik empat puluhan tahun telah kehilangan 120.000 nyawa, dan menyebabkan wilayah itu menjadi daerah termiskin di Asia dan riskan disusupi oleh kelompok radikal.
Pemerintah pusat akan tetap memegang peran dalam pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri dan kebijakan keuangan serta menunjik otoritas peralihan yang dijalankan oleh Fron Pembebasan Islam Moro yang (MILF) kelompok sempalan yang diperkirakan akan mendominasi penataan baru setelah pemilu 2022.
"Kami yakin bahwa suara 'setuju' akan menang," kata ketua MILF Murad Ibrahim kepada CNN Filipina, Senin.
"Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi, maka akan ada persetujuan yang luar biasa," dia menambahkan.
Diperlukan dorongan yang besar bagi Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang tetap populer di antara rakyat namun sejauh ini berjuang untuk menempatkan ambisi kebijakannya.
Kebijakan rencana Bangsamoro dilakukan oleh pendahulunya, Duterte, wali kota Davao di Mindanao selama 22 tahun, berhutang budi pada keperjacaan kongres yang oleh pemerintahan sebelumnya tidak dapat dipastikan.
Hasil pemungutan suara diperkirakan akan diketahui pada Jumat.
Pekan lalu Duterte mendesak para pemilih untuk menyetujui rencana dan memperlihatkan mereka menginginkan perdamaian, pembangunan dan kepemimpinan daerah yang "sangat mewakili dan memahami kebutuhan masyarakat Muslim." Para penyokong rencana itu mengatakan, ini akan memberikan amanat pada daerah dengan tingkat pekerja , pendadapatan, pendidikan dan pembangunan paling rendah di negara yang mayoritas Katolik itu dan yang selama ini dieksploitasi oleh para bajak laut, penculik, kelompok bersenjata yang menyatakan setia pada kelompok Negara Islam.
MILF mencela para esktrimis dan mengatakan kekecewaannya atas proses devolusi yang lambat sebagai faktor penyebab pendudukan kota Marawi oleh kelompok pemberontak yang setia pada IS di kota Marawi pada 2017.
Pihak militer memerlukan waktu lima bulan untuk melumpuhkan serangan dan menghancurkannya melaui serangan udara.
Sejak saat itu seluruh wilayah mindanao berada dalam darurat militer.
MILF dan pemerintah berharap bahwa otonomi akan mengarah pada investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya alam serta memperluas ekspor buah-buahan dan nikel dan membangunan industri minyak kelapa
