Kebijakan Probisnis
Tingkat kepercayaan tinggi dari para pelaku industri, menurut Menperin Agus, mewujud lantaran mereka solid dalam menjalankan usahanya. Hal itu pula karena didukung oleh kebijakan yang probisnis. Selain itu, sektor industri manufaktur Indonesia terbukti tangguh (resilience) dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik saat ini, baik dari dalam negeri maupun global.
“Saya tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan ke kementerian lain dalam upaya memacu kinerja industri manufaktur, karena sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Seandainya saja program harga gas bumi tertentu (HGBT) bisa berjalan dengan baik, pasti tingkat optimisme dari pelaku industri kita akan jauh lebih tinggi lagi,” ungkapnya.
Sebab, sampai saat ini implementasi kebijakan HGBT untuk industri masih belum optimal. Contohnya realisasi penyaluran alokasi gas industri tertentu untuk pengguna HGBT di Jawa Timur kerap kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan. Padahal, alokasi volumenya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu.
Insentif HGBT untuk sektor industri dinilai Kemenperin sangat mutlak dilakukan karena dapat menarik investasi masuk ke Indonesia. Dengan upaya ini, tentunya total kapasitas produksi industri akan menjadi lebih optimal, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor.
Selain itu, kebijakan lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah pemberlakuan aturan yang ketat untuk impor. Hal tersebut menyusul membanjirnya produk tekstil impor yang masuk secara ilegal, sehingga mengakibatkan sejumlah produsen tekstil dalam negeri harus gulung tikar. Artinya, perlu pengoptimalan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag 20/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
Halaman : 1
Tingkat kepercayaan tinggi dari para pelaku industri, menurut Menperin Agus, mewujud lantaran mereka solid dalam menjalankan usahanya. Hal itu pula karena didukung oleh kebijakan yang probisnis. Selain itu, sektor industri manufaktur Indonesia terbukti tangguh (resilience) dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik saat ini, baik dari dalam negeri maupun global.
“Saya tidak bosan-bosannya untuk terus mengingatkan ke kementerian lain dalam upaya memacu kinerja industri manufaktur, karena sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Seandainya saja program harga gas bumi tertentu (HGBT) bisa berjalan dengan baik, pasti tingkat optimisme dari pelaku industri kita akan jauh lebih tinggi lagi,” ungkapnya.
Sebab, sampai saat ini implementasi kebijakan HGBT untuk industri masih belum optimal. Contohnya realisasi penyaluran alokasi gas industri tertentu untuk pengguna HGBT di Jawa Timur kerap kurang dari jumlah alokasi yang ditetapkan. Padahal, alokasi volumenya sudah diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu.
Insentif HGBT untuk sektor industri dinilai Kemenperin sangat mutlak dilakukan karena dapat menarik investasi masuk ke Indonesia. Dengan upaya ini, tentunya total kapasitas produksi industri akan menjadi lebih optimal, sehingga dapat memenuhi permintaan pasar domestik dan ekspor.
Selain itu, kebijakan lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah pemberlakuan aturan yang ketat untuk impor. Hal tersebut menyusul membanjirnya produk tekstil impor yang masuk secara ilegal, sehingga mengakibatkan sejumlah produsen tekstil dalam negeri harus gulung tikar. Artinya, perlu pengoptimalan implementasi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag 20/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
.jpg "KSB Desa Talagajaya Garut Diapresiasi Kemensos")
