CARAPANDANG.COM - Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam aturan tersebut, Ditetapkan Gaji Ketua Dewan Pengarah yang dijabat Megawati Soekarno Putri sebesar Rp. 122.548.000. Jumlah tersebut hampir 2 kali lipat dari gaji Presiden Jokowi. Terkait hal ini, Politikus PKS, Mardani Ali Sera berkomentar keras dan Perpres tersebut akan di gugat oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki).
Terkait hal tersebut Mardani menyayangkan diberikannya gaji besar untuk para pejabat di BPIP. Dia mengatakan, semestinya pemerintah prihatin di saat kondisi negara seperti sekarang ini dimana nilai tukar rupiah melemah dan perekonomian sedang lesu.
"Yang mengusik kepedulian kita adalah, badan ini menjadi beban negara dengan anggaran yang tidak sedikit. Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3M/orang pertahun," kata Mardani, Senin (28/5/2018).
Di tengah perekonomian Indonesia yang berat, sambungnya, rupiah pun melemah, daya beli masyarakat menurun, pengangguran tiap tahun meningkat, hutang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.
"Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat," tuturnya.
Mardani mengaku rakyat sedih mendengar Keppres tersebut disahkan ditengah kondisi bangsa seperti saat ini. Saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk, sang penambah hutang malah menggaji sebuah badan sekelas menteri diluar batas kemampuan.
"Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya," katanya.
"Perlu pemerintahan yg baik dan profesional, empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi utk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah," tegasnya.
Terkait hal tersebut Mardani menyayangkan diberikannya gaji besar untuk para pejabat di BPIP. Dia mengatakan, semestinya pemerintah prihatin di saat kondisi negara seperti sekarang ini dimana nilai tukar rupiah melemah dan perekonomian sedang lesu.
"Yang mengusik kepedulian kita adalah, badan ini menjadi beban negara dengan anggaran yang tidak sedikit. Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3M/orang pertahun," kata Mardani, Senin (28/5/2018).
Di tengah perekonomian Indonesia yang berat, sambungnya, rupiah pun melemah, daya beli masyarakat menurun, pengangguran tiap tahun meningkat, hutang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.
"Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat," tuturnya.
Mardani mengaku rakyat sedih mendengar Keppres tersebut disahkan ditengah kondisi bangsa seperti saat ini. Saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk, sang penambah hutang malah menggaji sebuah badan sekelas menteri diluar batas kemampuan.
"Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya," katanya.
"Perlu pemerintahan yg baik dan profesional, empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi utk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah," tegasnya.
.jpg "FPID Siap Kawal Pemerintahan Baru")
