Sementara itu, Ketua TAPD Provinsi DKI Jakarta yang juga Sekertaris Daerah, Marullah Matali, menyatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi secara internal dalam menyisir plafon anggaran pada KUPA-PPAS APBD Perubahan DKI 2021.
Penyisiran tersebut dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk satuan tiga proyeksi penerimaan daerah yang dinilai masih terlalu tinggi ditengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19. "Kami berterima kasih atas koreksi ini. Kita akan diskusikan kembali sebelum pembahasan di komisi-komisi dimulai," ucapnya.
Sedangkan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan, pihaknya akan kembali menghitung ulang proyeksi postur perubahan 13 jenis pajak daerah agar Rancangan KUPA-PPAS APBD DKI 2021 disesuaikan dengan kondisi kemampuan perekonomian masyarakat saat ini.
"Kita akan membuka diskusi dan intinya apa yang kita anggarkan itu real dan bisa dicapai di akhir tahun. Jangan sampai menganggarkan terlalu tinggi tapi tidak tercapai, malah akan menjadi utang di tahun depan," tutur Lusi.
Halaman : 1
Penyisiran tersebut dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk satuan tiga proyeksi penerimaan daerah yang dinilai masih terlalu tinggi ditengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi COVID-19. "Kami berterima kasih atas koreksi ini. Kita akan diskusikan kembali sebelum pembahasan di komisi-komisi dimulai," ucapnya.
Sedangkan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengatakan, pihaknya akan kembali menghitung ulang proyeksi postur perubahan 13 jenis pajak daerah agar Rancangan KUPA-PPAS APBD DKI 2021 disesuaikan dengan kondisi kemampuan perekonomian masyarakat saat ini.
"Kita akan membuka diskusi dan intinya apa yang kita anggarkan itu real dan bisa dicapai di akhir tahun. Jangan sampai menganggarkan terlalu tinggi tapi tidak tercapai, malah akan menjadi utang di tahun depan," tutur Lusi.
