Meniru Xi Jinping
Effendi Gazali lebih tertarik menekankan aspek kualitatif dari sekian banyak alasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. " Katakanlah seluruh 270 juta rakyat terlibat dengan percakapan, apakah itu valid untuk digunakan melabrak konstitusi yang sudah tegas mengatur soal jadwal pemilu dan pembatasan masa jabatan presiden? Tetap harus ada, walaupun katakanlah hanya 1000 orang, bagian dari publik yang kokoh mengingatkan bahwa perubahan jadwal pemilu  merupakan 'pemberontakan terhadap konstitusi'. Kecuali kita meniru seperti Xi Jinping yang sejak 2018 bisa menjadi presiden seumur hidup?" tanyanya.
Terkait Big Data LBP yang berbanding terbalik dengan data Drone Emprit dan sejumlah lembaga survei, Effendi Gazali usulkan agar itu  dibahas dalam forum terbuka. " Di forum itu semua pihak silahkan menggelar datanya masing-masing. Saya sendiri lebih konsen pada unsur kualitatif tadi, " sambungnya.
MenghilangÂ
Tiga pewacana pertama, Airlangga Hartarto ( Ketua Umum Partai Golkar, Zulkifli Hasan ( Ketum PAN), dan Muhaimin Iskandar), sudah dua minggu menghilang. Reaksi negatif publik yang hingga hari ini terus meluap mungkin telah disadari potensial merugikan mereka . Berbagai video dan meme yang beredar di media sosial memang menganjurkan masyarakat untuk mengeliminasi partai-partai itu sebagai pilihan pada Pemilu nanti.
Sekarang  saja pun berbagai lembaga survei telah mengekspose  elektabilitas parpol para pengusul  yang amat menyedihkan. Jauh panggang dari api untuk mengantarkan calonnya memenangkan Pilpres ( Pemilu Presiden). Entah, kalau motif sesungguhnya mereka mengusulkan penundaan pemilu lantaran miris melihat data hasil survei itu.
Sedangkan terkait pandemi virus Covid 19, bukankah LBP sejak 7 Maret lalu menyatakan Indonesia sudah masuk zone aman. Koordinator Penanganan Covid 19 Jawa-Bali  itu bahkan menganjurkan  masyarakat tidak perlu  lagi  test Antigen maupun PCR.  Para pelaku perjalanan dalam negeri atau domestik yang telah disuntik vaksin Corona dosis kedua atau ketiga tak perlu lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen-PCR. Entah, kalau aturan itu hanya untuk memberikan legitimasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, di Lombok, NTB, 18-20 Maret.
Halaman : 1
Effendi Gazali lebih tertarik menekankan aspek kualitatif dari sekian banyak alasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. " Katakanlah seluruh 270 juta rakyat terlibat dengan percakapan, apakah itu valid untuk digunakan melabrak konstitusi yang sudah tegas mengatur soal jadwal pemilu dan pembatasan masa jabatan presiden? Tetap harus ada, walaupun katakanlah hanya 1000 orang, bagian dari publik yang kokoh mengingatkan bahwa perubahan jadwal pemilu  merupakan 'pemberontakan terhadap konstitusi'. Kecuali kita meniru seperti Xi Jinping yang sejak 2018 bisa menjadi presiden seumur hidup?" tanyanya.
Terkait Big Data LBP yang berbanding terbalik dengan data Drone Emprit dan sejumlah lembaga survei, Effendi Gazali usulkan agar itu  dibahas dalam forum terbuka. " Di forum itu semua pihak silahkan menggelar datanya masing-masing. Saya sendiri lebih konsen pada unsur kualitatif tadi, " sambungnya.
MenghilangÂ
Tiga pewacana pertama, Airlangga Hartarto ( Ketua Umum Partai Golkar, Zulkifli Hasan ( Ketum PAN), dan Muhaimin Iskandar), sudah dua minggu menghilang. Reaksi negatif publik yang hingga hari ini terus meluap mungkin telah disadari potensial merugikan mereka . Berbagai video dan meme yang beredar di media sosial memang menganjurkan masyarakat untuk mengeliminasi partai-partai itu sebagai pilihan pada Pemilu nanti.
Sekarang  saja pun berbagai lembaga survei telah mengekspose  elektabilitas parpol para pengusul  yang amat menyedihkan. Jauh panggang dari api untuk mengantarkan calonnya memenangkan Pilpres ( Pemilu Presiden). Entah, kalau motif sesungguhnya mereka mengusulkan penundaan pemilu lantaran miris melihat data hasil survei itu.
Sedangkan terkait pandemi virus Covid 19, bukankah LBP sejak 7 Maret lalu menyatakan Indonesia sudah masuk zone aman. Koordinator Penanganan Covid 19 Jawa-Bali  itu bahkan menganjurkan  masyarakat tidak perlu  lagi  test Antigen maupun PCR.  Para pelaku perjalanan dalam negeri atau domestik yang telah disuntik vaksin Corona dosis kedua atau ketiga tak perlu lagi menunjukkan hasil negatif tes antigen-PCR. Entah, kalau aturan itu hanya untuk memberikan legitimasi penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022, di Lombok, NTB, 18-20 Maret.
.jpg "Hindari Wabah HFMD dan DBD Dengan Jaga Kebersihan")
.jpg "Uji Publik Kemensos Tata Cara Usulan DTKS Musyawarah Desa")
.jpg "Sakit Punggung Dapat Dipicu Stres")
.jpg "Anak Penerima PKH Sukses Jadi Guru PPPK")
