Sertifikat BUMDes Diluncurkan, Menkumham Harap Jadi Pemicu Lahirnya Badan Usaha Desa

SHARE

Presiden Joko Widodo (tengah), bersama para menteri dalam peluncuran seritifkan BUMDes dan pembukaan Rakornas BUMDes 2021 (istimewa)


Data BUMDes yang lolos verifikasi kemudian disampaikan oleh pihak yang terkait kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi SABH (Sistem Administrasi Badan Humum), dan kemudian sertifikat akan diterbitkan secara elektronik.

“Agar pembangunan desa lebih berkesinambungan, dana desa dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang kini tumbuh menjadi 57.200 usaha,” ujar Yasonna.

Yasonna lalu menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan pentingnya tata kelola yang baik terkait Dana Desa, mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk Dana Desa. Jumlah anggaran untuk Dana Desa mencapai Rp400 triliun sejak 2015 hingga 2021.

Menurut Yasonna, besarnya kucuran anggaran untuk Dana Desa adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memajukan desa, menyejahterakan masyarakatnya, dan mengurangi kesenjangan.

“Anggaran ini membuat desa tak lagi terpinggirkan, infrastruktur dibangun, penerangan lebih oke, ekonomi pun lebih merata,” katanya.

Halaman : 1