“Jika ada pelanggaran, sanksi tegas akan diterapkan. Kami terbuka terhadap laporan dari masyarakat dan akan menindaklanjuti semua pengaduan,” ujar Faisal.
Kepala SMAN 1 Bekasi, Anung Edy Purwanto, menyebutkan bahwa sekolah telah menerima 624 pendaftar untuk 432 kursi, dan proses verifikasi dokumen berlangsung hingga malam hari. Sekolah juga menyediakan layanan pengaduan daring dan bantuan pendaftaran bagi siswa dari luar daerah.
Sementara itu, Kepala SMAN 3 Bekasi, Dedi Suryadi, menegaskan bahwa semua panitia telah menandatangani pakta integritas dan mengikuti petunjuk teknis secara disiplin. Ia pun mengimbau masyarakat tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan berbayar.
“Kalau ada yang menjanjikan kelulusan dengan uang, itu pasti bukan dari sekolah. Kami tegaskan, proses ini 100 persen murni,” katanya.
Menanggapi kekhawatiran soal daya tampung sekolah negeri, Irjen Faisal mengingatkan bahwa sekolah swasta juga merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar bisa melanjutkan pendidikan di sekolah swasta terakreditasi baik.
“Tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena terbatasnya kuota negeri,” tegasnya.
Irjen Faisal mengajak seluruh elemen—orang tua, guru, sekolah, dan media—untuk bersama-sama menjaga integritas dan transparansi proses SPMB.
