Perkuat Literasi, Kemendikdasmen Revitalisasi 4.700 Perpustakaan Sekolah
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dikmen Diksus) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan revitalisasi perpustakaan menjadi bagian dari perhatian serius kementerian terhadap infrastruktur penunjang literasi.
Menkeu Copot Dirjen Anggaran, Singgung Lolosnya Anggaran Motor Listrik MBG
Pencopotan jabatan Luky Alfirman dilakukan pada 21 April 2026, bersamaan dengan pemberhentian Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal.
DPR RI Puan: Surveilans Hantavirus Diperkuat Meski Sejumlah Suspek Negatif
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemantauan dan pengintaian (surveilans) hantavirus terus diperkuat meski sejumlah kasus suspek di beberapa daerah di Indonesia dinyatakan negatif
Menteri HAM: Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Politik Tingkat Nasional
Menurut Pigai, eskalasi kekerasan di Papua terus menunjukkan peningkatan.
Pemerintah Pastikan Tak Ada PHK Guru Honorer, Siapkan Seleksi ASN yang Adil
Pemerintah saat ini sedang menyiapkan mekanisme seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang adil bagi seluruh guru non-ASN.
Menteri Keuangan Tegur Dirjen Pajak, Tegaskan Ambil Alih Pengumuman Kebijakan Perpajakan
Langkah ini diambil setelah pernyataan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto yang menyebutkan akan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II yang diduga belum sepenuhnya mengungkap harta.
Mendikdasmen Terbitkan SE Nomor 7/2026, Berikut Mekanisme Penggajian Guru Honorer oleh Pemda
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa SE tersebut mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN.
Kemendagri Minta Fasilitas Simulasi Pemilu Jadi Pusat Kebijakan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mengatakan keberadaan fasilitas simulasi pemilihan digital harus berkembang menjadi pusat pengembangan pengetahuan sekaligus perumusan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola pemilu digital di Indonesia
Kemensos Audiensi ke KPK Bahas Pencegahan Korupsi Program Sekolah Rakyat
Gus Ipul memastikan Kemensos terbuka terhadap audit maupun pemeriksaan dari lembaga resmi, termasuk BPK dan BPKP, serta lembaga non-pemerintah untuk ikut memonitor proses pengadaan.
Satgas Haji Cegah 80 WNI Berangkat Haji Nonprosedural di Empat Bandara
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji, Rizka Anungnata, mengatakan penindakan ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), serta Mabes Polri.
Kemenkes: Dokter Magang di Jambi Meninggal Akibat Kelebihan Jam Kerja dan Manipulasi Jadwal
Berdasarkan data yang dihimpun tim investigasi, Plt Inspektur Jenderal Kemenkes Rudi Supriatna Nata Saputra menemukan bahwa praktik kerja di rumah sakit tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.
Kemendikdasmen: Dengan SMPB, Siswa Tidak Mampu 90 Persen Lolos ke Sekolah Impian
Dalam kebijakan SPMB tahun ini, pemerintah menetapkan kuota minimal untuk jalur afirmasi yang cukup besar, yaitu 15 persen untuk jenjang SD, 20 persen untuk SMP, dan 30 persen pada jenjang SMA.
Kemenag Siapkan Regulasi Baru Pesantren untuk Cegah Kekerasan Seksual
Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan regulasi dan tata tertib baru untuk pengelolaan pondok pesantren sebagai respons atas kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan
Mencegah korupsi pada program Sekolah Rakyat, KPK Terbuka Menjadi Mitra Kementerian Sosial
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku terbuka menjadi mitra Kementerian Sosial untuk mencegah korupsi pada program Sekolah Rakyat.
Jamaah Calon Haji Diminta Manfaatkan Aplikasi Kawal Haji untuk Sampaikan Aduan
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meminta jamaah calon haji Indonesia yang sudah berada di Medina maupun Mecca untuk memanfaatkan aplikasi Kawal Haji apabila memiliki keluhan selama berada di Tanah Suci.
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah Pada Tahun ini
Pemerintah menargetkan Program Revitalisasi Sekolah akan menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada tahun 2026 dengan anggaran Rp14 triliun
