Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan sebanyak lima anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029.
Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 menyepakati laporan Komisi III untuk tidak menyetujui usulan yang diajukan Komisi Yudisial mengenai 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM tahun 2024 pada Mahkamah Agung.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan putusan pelanggaran kode etik terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bakal menjadi catatan bagi pihaknya dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Jamil, telah mendesak Kejaksaan Agung untuk mengawasi program-program pemerintahan yang baru, terutama di sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan desa.
Ia menegaskan, langkah itu merupakan caranya menjaga independensi BPK sebagai lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Komisi Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji DPR RI tahun 2024 mengadakan rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Senin, bersama pihak travel atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nevi Zuairina meminta pemerintah memantau pelaksanaan belanja wajib negara (mandatory spending) untuk bidang pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Dalam periode sidang terakhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2019–2024 telah mengesahkan 63 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang (UU).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie OFP mengkritisi realisasi anggaran pendidikan yang hanya terserap 16 persen dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memutuskan untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat ambang batas pencalonan di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada).
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani
Pimpinan Parlemen yang dipastikan hadir dalam pelaksanaan upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hanya Ketua DPR Puan Maharani.