Penegasan ini sekaligus merespons pernyataan kuasa hukum Febrie, Hotman Paris Hutapea, yang dinilai mengaitkan proses hukum dengan Presiden Prabowo Subianto .
Zulhas memastikan Kopdes Merah Putih tidak dirancang sebagai toko serba ada atau supermarket, melainkan sebagai perpanjangan tangan pemerintah di tingkat desa untuk mendistribusikan berbagai program secara tepat sasaran.
Boyamin menilai narasi Hotman yang menyebut Kapolri seharusnya meminta izin Presiden sebelum menetapkan Febrie sebagai tersangka sangat berbahaya dan tidak berdasar hukum.
Istana menilai pernyataan yang mengaitkan Presiden dengan kasus tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan spekulasi yang tidak perlu di publik.
Menurutnya, konferensi pers tersebut tidak lazim karena diberikan fasilitas lengkap berupa meja dan mikrofon, bukan sekadar sesi wawancara singkat (doorstop) seperti yang biasanya diterima pengacara tersangka.
Permintaan maaf ini merupakan respons atas imbauan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat serta kritik dari berbagai organisasi pers seperti Forum Pemred dan Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI).
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga, memperkuat kolaborasi untuk memenuhi hak dan memberikan pelindungan kepada setiap anak
Serikat Wartawan Senior Indonesia (SWSI) meminta pengacara Hotman Paris Hutapea menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi kepada publik sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi jurnalistik, karena penggunaan kata-kata yang merendahkan profesi wartawan dalam forum terbuka
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menilai bahwa tayangan Piala Dunia 2026 yang disiarkan langsung di TVRI dari pertandingan awal hingga partai final, tidak mengecewakan
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mengecam pernyataan advokat Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan martabat wartawan saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jumat (17/7/2026).
Pemerintah Iran mengancam akan melancarkan "langkah yang tepat" untuk merespons serangan Amerika Serikat terhadap sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang masih dibangun di Provinsi Khuzestan.