Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memastikan kebijakan penghapusan status guru honorer pada akhir 2025 tidak menciptakan ketidakpastian dan kerentanan baru bagi para pendidik.
Rifqi menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini bukan hanya kepastian jadwal pemindahan, tetapi juga kejelasan mengenai jumlah ASN pusat yang akan benar-benar bertugas di IKN.
Sebagai solusi, Haryanto menjelaskan bahwa program Sekolah Lapang yang dijalankan BMKG seharusnya diperluas jangkauannya agar penyebaran informasi cuaca dan iklim ke masyarakat dapat lebih efektif.
Kepala Biro Protokol, Humas dan Media Setjen DPD RI, Mahyu Darma, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa unggahan itu adalah bagian dari proyek latihan dasar (latsar) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di DPD.
Habiburokhman juga menepis anggapan sebagian pihak yang menyebut program MBG menuai penolakan di masyarakat. Menurutnya, tudingan tersebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.