Kondisi rumah tersebut tergolong memprihatinkan karena sejumlah bagian bangunan telah mengalami kerusakan. Struktur bangunan rapuh, minim pencahayaan, serta masih ditemukan lantai tanah dan atap asbes yang berisiko bagi penghuni.
Kementerian PKP menjadwalkan proses renovasi rumah dimulai pada 24 Juni 2026 hingga 24 Agustus 2026. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas bangunan, termasuk pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam rumah.
Menteri Ara mengakui tantangan utama pelaksanaan program BSPS di Jakarta masih berkaitan dengan legalitas lahan. Menurutnya, persoalan alas hak kepemilikan masih menjadi kendala dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
“Rumah tidak layak huni di Jakarta masih mencapai sekitar 824 ribu unit. Salah satu kendala yang masih banyak ditemui adalah persoalan alas hak atau legalitas kepemilikan lahan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP juga meninjau pelaksanaan Pemilihan Terbuka Toko (PTT) Kelompok Penerima Bantuan BSPS di Kelurahan Palmeriam. Dari kegiatan tersebut, diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp13,45 juta atau sekitar 6,97 persen dari total pagu Rp192,5 juta.
Maruarar meminta hasil efisiensi tersebut dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan material bangunan masyarakat penerima bantuan. Ia juga mengingatkan seluruh pihak agar mengawasi pelaksanaan program dan mencegah terjadinya pungutan liar.
