Lebih lanjut, Bupati Saipul mengakui bahwa dalam setiap pekerjaan tentu ada harapan, termasuk harapan terkait peningkatan upah.
Namun demikian, ia menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir pemerintah daerah masih dihadapkan pada kondisi fiskal yang terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran yang dialami hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Pohuwato.
“Sejujurnya, akan lebih mudah bagi kami untuk mengambil kebijakan jika tidak dalam situasi efisiensi anggaran selama dua tahun berturut-turut. Namun kondisi fiskal ini harus kita hadapi bersama,”ungkapnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membahas berbagai kebutuhan daerah bersama Wakil Bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pohuwato.
Pembahasan tersebut mencakup berbagai kebutuhan, seperti pemangku adat, para imam, pegawai syar’i, serta kebutuhan lainnya.
Meski demikian, Bupati Saipul optimistis ke depan akan ada gambaran yang lebih cerah, seiring masuknya sejumlah investasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi royalti cukup besar bagi daerah.
“Nantinya akan ada ruang bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan hak-hak para pekerja di Pohuwato, termasuk tenaga cleaning service. Ketika fiskal daerah mulai membaik, hak-hak saudara terkait upah akan menjadi perhatian. Saya tidak hendak berjanji, namun mohon bersabar,”harapnya.
