CARAPANDANG - Pemerintah Yaman secara resmi membatalkan perjanjian pertahanan dengan Uni Emirat Arab(UEA) dan meminta semua pasukan Emirat ditarik dari wilayahnya dalam waktu 24 jam.

Keputusan ini disusul oleh laporan pengiriman senjata UEA kepada kelompok oposisi di selatan Yaman.

Ketua Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman,Rashad al-Alimi, mengumumkan pembatalan tersebut dalam pidato televisi pada Selasa (30/12).

Ia juga menyatakan pemberlakuan keadaan darurat nasional selama 90 hari, yang mencakup larangan penerbangan udara dan pergerakan darat selama 72 jam di seluruh pelabuhan dan pos perbatasan Yaman.

"Seluruh pasukan Emirat harus ditarik mundur dari seluruh wilayah Yaman dalam waktu 24 jam," tegas Rashad Al-Alimi.

Langkah ini diambil pemerintah Yaman sebagai respons atas pengiriman senjata oleh UEA kepada pasukan Dewan Transisi Selatan (STC), kelompok politik dan militer terkuat di wilayah selatan Yaman.

Sebelum pengumuman Yaman, koalisi militer pimpinan Arab Saudi telah melancarkan serangan udara "terbatas" yang menargetkan dua kapal di Pelabuhan Mukalla, Yaman timur.

Juru bicara koalisi, Mayjen Turki al-Maliki, menyatakan dua kapal asal UEA yang tiba pada 27-28 Desember itu tidak memiliki izin resmi dari komando koalisi.

Menanggapi perkembangan ini, Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negerinya mendesak UEA untuk menanggapi secara positif permintaan penarikan pasukan dari Yaman.