Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menekankan urgensi penulisan ulang sejarah Indonesia secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika zaman.
Pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang menyebut bahwa kasus perkosaan massal tahun 1998 hanya rumor dibantah oleh Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB, Maman Imanulhaq.
Budi Gunawan mengatakan bahwa keputusan cepat Presiden Prabowo untuk mengakhiri polemik ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen pemerintah dalam menegakan kepastian wilayah.
Sekjen DPP Partai Golkar ini menuturkan jika penulisan ulang sejarah tidak dilakukan dengan hati-hati dikhawatirkan adagium yang menyatakan “sejarah ditulis oleh pemenang” itu justru terjadi.
Ketua Presidium Generasi Muda Khonghucu Indonesia (Gemaku) Js Kristan mengatakan bukti-bukti mengenai kekerasan seksual 1998 sudah jelas terang benderang nyata adanya,
Fadli Zon merespons kekhawatiran sejumlah kelompok akademisi dan aktivis yang khawatir proyek penulisan sejarah itu akan menjadikan hanya ada satu narasi sejarah resmi yang dianggap benar.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai nuansa (tone) positif dalam penulisan sejarah Indonesia ditujukan untuk persatuan bangsa, karena jika sebaliknya, maka yang ada ialah perpecahan
Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon memastikan, anggaran untuk proyek penulisan ulang sejarah sebesar Rp9 miliar. Uang tersebut nantinya akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).