KPK: Jika Tidak Ada Korupsi Pembangunan Pasti Terwujud
KPK mendukung program pembangunan 3 juta rumah rakyat. Sebagai bentuk dukungan KPK bersedia menyerahkan aset-aset koruptor yang tidak laku dilelang, terutama lahan atau tanah.
Soal Isu Reshuffle, Airlangga: Itu Hoaks
Airlangga juga menyebutkan kabar soal kabar yang menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengundurkan diri juga tidak benar.
Pengamat: Efisiensi Anggaran Sebatas Gembar-gembor
Menurut Adi keputusan menggelar rapat di hotel berbintang ini semakin memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap janji-janji efisiensi.
Faizal Assegaf: 27 Tahun Reformasi Dikhianati Dominasi Sipil
Megawati dan PDIP intensif menjalin pemufakatan dengan oligarki. Ujungnya melahirkan rezim Jokowi yang super rakus dan korup.
Ray Rangkuti: Jangan Lucuti Kewenangan Kejagung dalam Memberantas Korupsi
Berdasarkan UU, KPK hanyalah lembaga ad-hoc atau lembaga sementara. Tetapi malah kewenangannya malah diperbesar. Sementara kejaksaan yang lembaga tetap malah kewenangannya dilucuti.
Komnas HAM Minta Kaji Ulang Rencana Perluasan Kewenangan TNI-Polri
Komnas HAM mengusulkan adanya revisi terhadap delapan pasal dalam RUU Kepolisian dan lima pasal dalam RUU TNI.
Kebijakan Menteri PANRB Ciptakan 1,7 Juta Pengangguran Baru
Presiden Prabowo harus bertindak tegas memecat Rini Widyantini dari jabatan sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),
Menteri Pigai: Tidak Mungkin Dwifungsi ABRI Bangkit Kembali
"Ketakutan mengenai militerisasi akan kembali seperti masa Orde Baru. Saya katakan itu sangat tidak mungkin terjadi karena pemerintah sekarang adalah pemerintahan sipil," ujar Menteri Pigai.
Faizal Assegaf: Menhut Raja Juli Tertangkap Basah Lakukan Kolusi Berjamaah dengan Kader PSI
Dengan sangat tegas dia mengibaratkan belasan kader PSI yang direkrut itu seperti "kawanan hyena lapar" yang hanya ingin menguras uang rakyat melalui pembagian jabatan.
Mustahil Korupsi di Indonesia Hilang Jika Tidak Dihukum Mati
Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia jika ada strong and sustainable commitment dari dari Presiden RI dan Ketua Mahkamah Agung.
