Bila tujuan utama MBG adalah memperbaiki status gizi masyarakat, kata dia, maka ukuran keberhasilannya harus menggunakan indikator status gizi yang valid, seperti penurunan stunting, wasting, underweight, anemia, maupun indikator lain yang diukur melalui SKI dan SSGI.
"Program sebesar ini tidak bisa dievaluasi hanya berdasarkan asumsi atau indikator yang tidak secara langsung mengukur status gizi," ujarnya.
Sebaliknya, ia mengatakan jika emerintah memang ingin menjalankan program pemberian makan bagi seluruh anak sekolah secara universal, maka harus disampaikan kepada publik bahwa tujuan utamanya adalah memberi makanan kepada seluruh anak, bukan semata-mata memperbaiki status gizi.
"Publik berhak mengetahui secara jelas apa sebenarnya tujuan Program MBG. Jangan sampai tujuan program terus bergeser mengikuti narasi yang berubah-ubah," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sekitar 112 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kekurangan gizi.
Oleh sebab itu, pemerintah berencana mulai membuka 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah ada saat ini secara bertahap ,dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tinggi.
Budi menjelaskan angka tersebut berasal dari empat desil terbawah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024.
