"Kita menjadi pasar, bukan pencipta. Kita mengimpor solusi, alih-alih menghasilkan jawaban dari dalam negeri," tegasnya.
Senada dengan Anies, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menilai rencana ini mencerminkan visi jangka pendek yang mengikuti kehendak pasar.
Menurutnya, pendidikan tinggi bukanlah sekadar mencetak pekerja bagi industri, melainkan untuk menyiapkan masa depan dan membangun peradaban bangsa.
"Jika pendidikan tinggi direduksi hanya menjadi penyedia keterampilan industri, maka kita sedang mempersempit makna pendidikan itu sendiri," ujar Didik dalam keterangan kepada detikEdu, Minggu (26/4/2026).
Didik memperingatkan risiko terbentuknya generasi yang terampil tetapi tidak reflektif, adaptatif tetapi tidak visioner, serta produktif tetapi tidak kreatif.
Negara yang meninggalkan ilmu murni, kata dia, akan kehilangan kedaulatan intelektualnya dan bergantung pada pengetahuan yang diproduksi di luar negeri.
Wacana ini pertama kali disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis (23/4/2026).
Badri menjelaskan bahwa kebijakan ini didasari temuan kesenjangan ekstrem antara jumlah lulusan dan ketersediaan lapangan kerja.
Data kementerian menunjukkan prodi pendidikan keguruan mencetak sekitar 490.000 lulusan setiap tahunnya, sementara formasi pekerjaan yang tersedia hanya sekitar 20.000.
