Pengawasan tata guna lahan juga akan diperketat agar pemanfaatan ruang sejalan dengan fungsi ekologis kawasan hutan. Kementerian Kehutanan mendorong koordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk percepatan normalisasi sungai. 

Pihaknya juga melakukan peningkatan kapasitas pemantauan hidrometeorologi, dan penguatan sistem peringatan dini. Seluruh upaya diarahkan guna memulihkan daya dukung lingkungan, menurunkan kerentanan banjir. 

Sementara, Basarnas mengerahkan personel bantuan dari sejumlah kantor SAR di luar daerah untuk memperkuat operasi pencarian dan evakuasi. Salah satunya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Pengiriman dilakukan lewat jalur laut karena banyak akses darat masih terputus akibat banjir dan longsor. Kabasarnas Mohammad Syafii mengatakan, delapan operasi SAR telah diaktifkan, dengan prioritas mengevakuasi warga terisolasi dan mencari korban yang belum ditemukan. 

"Personel tambahan dikirim dari Bengkulu, Pangkal Pinang, serta tim khusus Basarnas Special Group (BSG) dari Jakarta. Karena BNPB melaporkan banjir bandang dan longsor meluas di 13 kabupaten/kota di Sumut," katanya. 

Di Aceh, 10 daerah menetapkan status darurat dengan 1.497 warga mengungsi dan dua korban meninggal. Syafii meminta dukungan informasi dari masyarakat dan media untuk mempercepat penanganan di titik-titik bencana.