Konsep ini memungkinkan semua sekolah dapat merekrut guru kapan saja sesuai formasi.

Meskipun nantinya formasi yang ada masih ditentukan oleh pemerintah pusat, namun bersifat dinamis dan tergantung jumlah siswa setiap tahunnya.

Melalui Marketplace guru, sekolah diharapkan dapat merekrut guru yang berkompetensi.

"Perekrutan ini dilakukan secara terpusat karena adanya kekhawatiran bahwa jumlah dan kompetensi guru itu tidak sesuai kebutuhan dan sebenarnya kalau kita sudah punya data dari setiap sekolah, seharusnya yang mengerti kebutuhan rekrutmen itu kembali kepada sekolah," sambung Nadiem.

Nantinya, anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang ada di pemerintah daerah dialihkan ke sekolah.

Anggaran langsung ditransfer ke rekening sekolah tapi terpisah dari rekening BOS.

"Kami akan transfer anggaran ini rekening sekolah langsung dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam maeketplace guru tadi."

"Jadi penggunaan dana dikunci hanya untuk yang benar-benar boleh menjadi guru," jelasnya.

Kemudian, sekolah bisa merekrut guru ASM kapan saja asalkan sesuai formasi.

Jika seorang calon guru sudah direkrut pulang sekolah maka otomatis dianggap sebagai ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelanjaan di sekolah. Hanya guru pada roster sekolah yang bisa dibayar dengan sistem, sehingga tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya," imbuhnya.