Lenny menuturkan dalam sesi side event ini, pembahasan yang diangkat seputar berbagi praktik bagi tentang bagaimana komitmen Pemerintah dalam menginplementasi penganggaran yang responsif gender.  Untuk Indonesia sendiri telah memulai penganggaran yang responsif gender sejak tahun 2007, melalui peraturan dan kebijakan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Namun saat itu kami melakukannya dengan cara manual, namun kemudian penganggaran yang responsif gender dilakukan secara terintegrasi ke dalam sistem keuangan yang disebut “KRISNA” sejak tahun 2018.

"Data saat ini menunjukkan bahwa jumlah kementerian yang telah melakukan penandaan gender meningkat dari 23 kementerian dengan 2% anggaran gender pada tahun 2018 menjadi 34 kementerian dengan 7% anggaran gender pada tahun 2023. Adapun Kementerian dengan anggaran gender terbesar adalah: Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perhubungan, Keuangan, dan Kehutanan," terang Lenny.

Sebagai penutup, Lenny mengatakan dalam semangat Hari Perempuan Internasional, sekalius ingin mengajak semua orang yang bergabung di sini hari ini, untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang memungkinkan pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender.